200 Siswa Keracunan MBG di Surabaya, BGN Akui SPPG Tembok Dukuh Langgar SOP
SURABAYA Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, melangga
PERISTIWA
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji sebagai perkara besar.
Lembaga antirasuah itu mengungkap kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan nilai kerugian tersebut diperoleh berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Baca Juga:
"Nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp622 miliar, angka yang sangat besar," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Maret 2026.
Menurut dia, angka tersebut masih akan diuji lebih lanjut dalam proses persidangan.
Selain berdampak pada keuangan negara, kasus ini juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan. KPK menyebut sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler pada 2024 batal berangkat akibat permasalahan tersebut.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, serta mantan staf khusus menteri, Isfan Abidal Aziz, sebagai tersangka.
Keduanya diduga terlibat dalam pengaturan pembagian kuota haji yang tidak sesuai ketentuan.
KPK mengungkap, Indonesia saat itu memperoleh tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah.
Sesuai aturan, pembagian kuota seharusnya terdiri dari 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, dalam praktiknya, kuota tersebut diduga dibagi rata masing-masing 50 persen.
Sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agama telah diperiksa dalam penyidikan kasus ini. Selain itu, penyedia jasa perjalanan umrah juga turut dimintai keterangan, termasuk Khalid Basalamah.
KPK menyatakan akan menuntaskan perkara ini hingga tahap persidangan guna memastikan pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat.*
(mt/dh)
SURABAYA Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, melangga
PERISTIWA
DENPASAR Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, menekankan pentingny
PENDIDIKAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyebut Kota Medan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kota metropolitan ber
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan komitmennya untuk memperkuat pemberantasan judi online (judol) di Kota Medan.
PEMERINTAHAN
MEDAN Empat terdakwa perkara dugaan pengalihan lahan PTPN II kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP) dituntut masingmasing 1 tahun 6 bulan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Dante Sinaga, menyatakan keberatan a
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku tidak sengaja bertemu dengan Pres
POLITIK
MEDAN Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara masyarakat Kecamatan Talawi, Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara, dan Dinas Lingkungan Hidup
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial yang terlibat da
NASIONAL