Mengenang Arif Budimanta, Pejuang Ekonomi Konstitusi dan Arsitek APBN Berkeadilan

JAKARTA - Indonesia kehilangan salah satu tokoh intelektual penting dalam bidang ekonomi dan kebijakan publik. Arif Budimanta, ekonom nasional yang dikenal luas sebagai pengusung konsep Pancasilanomics, wafat pada Sabtu, 6 September 2025, pukul 06.00 WIB di Jakarta.

Arif menghembuskan napas terakhirnya di usia 53 tahun. Ia dikenal sebagai Mantan Staf Khusus Presiden Joko Widodo di bidang ekonomi dan Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepergian Arif menjadi duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga dan kolega, tapi juga bagi dunia intelektual dan kebijakan ekonomi Indonesia.

Ekonom senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyampaikan rasa duka mendalam dan mengenang Arif sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan ekonomi berkeadilan dan berpijak pada konstitusi.

"Di DPR pada periode 2009–2014, Arif dan rekan-rekannya aktif dalam gerakan sunyi, yakni menghidupkan ekonomi konstitusi. Indikator kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi berbasis kebijakan yang liberal," ujar Didik, Sabtu (6/9).

Arif merupakan anggota DPR RI dari PDIP periode 2009–2014 dan dikenal sebagai salah satu penggagas Kaukus Ekonomi Konstitusi lintas fraksi. Tujuan utama kaukus ini adalah memasukkan indikator kesejahteraan masyarakat ke dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain berkiprah di parlemen dan pemerintahan, Arif dikenal sebagai intelektual yang rajin menulis. Ia menyumbangkan banyak pemikiran dalam kolom-kolom opini media nasional, dengan fokus pada:

Isu ketimpangan ekonomi

Pemberdayaan UMKM

Investasi nasional

Pembangunan berkelanjutan

Arah kebijakan fiskal negara

Pada tahun 2019, Arif menerbitkan buku penting berjudul "Pancasilanomics: Ekonomi Pancasila dalam Gerak", yang menjadi salah satu rujukan dalam diskursus ekonomi alternatif berbasis nilai-nilai Pancasila. Buku ini mengajak pembuat kebijakan untuk menimbang keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan dalam menyusun arah pembangunan nasional.