Djamari Chaniago Resmi Dilantik sebagai Menko Polhukam, Eks Pangkostrad yang Pernah Nilai Prabowo Bersalah di 1998

- Kepala Staf Umum TNI (Kasum TNI) (2000–2004)

Djamari Chaniago juga pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada periode 1997–1999, serta menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang pada 2015–2016.

Selain latar belakang militer dan politik, Djamari merupakan kader dari Partai Gerindra, partai politik yang juga mengusung Prabowo Subianto sebagai Presiden.

Yang menarik, nama Djamari pernah mencuat ke publik dalam konteks Dewan Kehormatan Perwira (DKP), forum perwira tinggi TNI yang bertugas menangani dugaan pelanggaran etik dan disiplin di lingkungan militer.

Ia adalah salah satu anggota DKP yang pada 1998 menyatakan bahwa Prabowo Subianto melakukan penyimpangan dan kesalahan dalam peristiwa penculikan aktivis.

Selain Djamari, DKP saat itu juga diisi tokoh-tokoh militer senior seperti Subagyo Hadisiswoyo (Ketua DKP), serta anggota Fachrul Razi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agum Gumelar, Yusuf Kartanegara, dan Arie J. Kumaat.

Kini, 27 tahun setelah peristiwa tersebut, Djamari justru dipercaya oleh Prabowo untuk memegang salah satu portofolio paling strategis di kabinet, Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Penunjukan Djamari dinilai sejumlah pengamat sebagai langkah yang sarat makna, menunjukkan kedewasaan politik dan kemampuan Presiden Prabowo untuk merangkul figur-figur lintas pandangan, bahkan yang pernah berbeda sikap dengannya di masa lalu.

Presiden Prabowo Resmi Umumkan Reshuffle Kabinet, Erick Thohir Kini Jadi Menpora

Ahmad Dofiri Tiba di Istana Jelang Reshuffle Kabinet Jilid III, Dikabarkan Jadi Staf Khusus Presiden?

Menkumham Yusril Dorong Revisi UU Partai Politik untuk Perbaiki Demokrasi Indonesia

Besok! Ribuan Pengemudi Ojol Geruduk DPR dan Kemenhub, Ini 7 Tuntutan Mereka

Menuju Lumbung Pangan Timur Indonesia, Pemerintah Gaspol Bangun 1 Juta Hektare Sawah di Merauke!

Pemerintah Matangkan Program Magang Nasional untuk Fresh Graduate, Gaji Sesuai UMP