
Majelis Adat Aceh: Antara Janji Helsinki, UUPA, dan Realitas Hukum Nasional
Oleh Dr (c) H. Laksamana Muflih Iskandar Hasibuan, Lc, M.Ag.,MA.adsensePERDAMAIAN dan pengakuan adatKesepakatan Helsinki pada 15 Agustus
OpiniOleh Dr (c) H. Laksamana Muflih Iskandar Hasibuan, Lc, M.Ag.,MA.adsensePERDAMAIAN dan pengakuan adatKesepakatan Helsinki pada 15 Agustus
OpiniBANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menegaskan bahwa revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) ya
PemerintahanJAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa akar konflik di Provinsi Aceh bukan disebabk
NasionalJAKARTA Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud AlHaythar, melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Sab
PemerintahanJAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meluruskan persepsi publik terkait pe
NasionalJAKARTA Desakan agar bendera daerah Aceh segera disahkan kembali bergema. Kali ini, suara tegas datang dari berbagai elemen masyarakat hi
PemerintahanACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
NasionalJAKARTA Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar menyelesaikan polemik kepemilik
NasionalBANDA ACEH Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Aceh bersama berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP),
PeristiwaJAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait polemik status kepemil
Nasional