JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa mekanisme penyadapan tidak akan dimuat dalam Rancangan Undangundang Ki
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pembahasan revisi Rancangan UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) terus bergulir di DPR RI. Komisi II
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menyampaikan kritik tajam terhadap Rancangan UndangUn
Nasional
JAKARTA Revisi UndangUndang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) akhirnya disahkan oleh DPR RI bersama pemerintah. Salah satu poin krusial ya
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar focus group discussion (FGD) bersama sejumlah pakar hukum untuk membahas implikasi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membantah anggapan bahwa Rancangan UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi III DPR RI bersama pemerintah mulai membahas secara mendalam Revisi Rancangan UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara
Pemerintahan
JAKARTA Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), DPR dan pemerintah sepakat untuk menghapus
Hukum dan Kriminal
Oleh Yakub F. IsmailDESAKAN agar Rancangan Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) segera dibahas dan disahkan terus meng
Opini
BANDA ACEH Rencana penyatuan fungsi penyidik dan penuntut dalam Revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menuai kr
Hukum dan Kriminal