BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengusulkan agar penyadapan dihapus dari daftar bentuk upaya paksa dalam revisi Kitab Und
Politik
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa Revisi UndangUndang Hukum Acara P
Nasional
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyatakan bahwa pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset akan dimulai pa
Nasional
JAKARTA Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak akan mengancam
Hukum dan Kriminal
OlehAbdul Chair Ramadhan.Perkembangan hukum tidak sematamata didasarkan pada pertimbangan logika formal semata, melainkan lebih banyak dip
Opini
DAIRI Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan melakukan kunjungan reses ke Mapolres Dairi, Kamis (10/4/2025), guna menyerap aspirasi dan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendesak Komisi III DPR untuk menghapus sa
Pemerintahan
JAKARTA Komisi III DPR RI telah mengambil keputusan penting terkait revisi Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyetujui
Nasional
JAKARTA Advokat sekaligus praktisi hukum, Juniver Girsang, mengusulkan agar revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur
Nasional