Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai vonis terhadap Laras Faizati, terdakwa kasus penghasutan pembakaran gedung Mabes Polri, menunjukkan implementasi KUHAP dan KUHP baru yang lebih reformis dan berkeadilan.
Habiburokhman menjelaskan, meskipun Laras terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, pertimbangan majelis hakim membuatnya tidak harus menjalani pidana penjara sebagaimana praktik pada kasus serupa di masa lalu.
Vonis masa percobaan enam bulan diberikan tanpa harus menjalani hukumannya.Baca Juga:
"KUHP baru dan KUHAP baru sudah menunjukkan manfaat positif bagi para pencari keadilan. Vonis pidana pengawasan terhadap Laras Faizati adalah contoh konkret hukum ditegakkan dengan hati nurani, bukan sekadar kepastian hukum," kata Habiburokhman di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Politisi Partai Gerindra itu juga menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim yang dinilai telah menjalankan tugasnya maksimal.
Ia berharap Laras dapat menjadikan kasus ini pembelajaran agar menyampaikan pendapat dengan cara lebih bijak di kemudian hari.
Selain kasus Laras, Habiburokhman mencatat setidaknya tiga perkara lain yang menunjukkan ketentuan KUHP dan KUHAP baru memberikan perlindungan hukum dan keadilan:
1. Pidana anak di Pengadilan Negeri Muara Enim – Hakim tidak menjatuhkan kurungan meski anak terbukti mencuri dengan pemberatan, melalui mekanisme vonis pemaafan.
2. Kasus laporan terhadap Panji Pragiwaksomo – Aparat menegakkan hukum dengan berpedoman pada KUHP-KUHAP baru yang mencegah pidana sewenang-wenang atas ujaran yang disampaikan.
3. Pengusutan penggelapan dana pada aplikasi Dana Syariah Indonesia (DSI) – Penyitaan barang bukti dilakukan dengan orientasi pemulihan kerugian korban.
Vonis terhadap Laras Faizati, menurut Habiburokhman, menjadi contoh nyata bagaimana hukum di Indonesia mulai mengedepankan keadilan restoratif, memberi efek positif bagi masyarakat dan para pencari keadilan.*
(an/dh)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL