Said Iqbal Klaim Tak Ada Demo Buruh Agustus-September, KBPBI Bantah: Tak Ada Penasihat Presiden yang Bisa Atur Koalisi Kami

JAKARTA – Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) membantah pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, yang menyebut tidak akan ada aksi demonstrasi buruh pada Agustus hingga September 2026.

Penolakan itu disampaikan perwakilan KBPBI, Andi Gani Nena Wea, usai melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026).

Menurut Andi, Said Iqbal tidak mewakili Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan pernyataan atas nama kelompok buruh yang tergabung dalam koalisi tersebut.

Baca Juga:

• Satgas PRR Percepat Pemulihan Ekonomi Pesisir Aceh, KKP Salurkan Bantuan untuk Nelayan dan Petambak

"Ada pernyataan penasihat khusus presiden bahwa aksi buruh tidak akan terjadi Agustus-September. Koalisi Besar Buruh menyatakan penolakan klam pihak saudara Said Iqbal karena tidak ada Iqbal dalam bagian kami," kata Andi.

Andi menilai pernyataan Said Iqbal tidak mencerminkan sikap mayoritas organisasi buruh yang tergabung dalam KBPBI.

Ia bahkan mengklaim sebagian besar kekuatan organisasi buruh berada di bawah koalisi yang dipimpinnya.

"Jadi tidak ada penasihat khusus presiden yang bisa mengatur-ngatur Koalisi Besar. Bagaimana mungkin 90 persen kekuatan buruh diatur oleh soalannya Said Iqbal," lanjutnya.

Menurut Andi, pernyataan tersebut justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan dianggap merugikan perjuangan buruh.

"Kami bantah keras menjamin tidak ada demonstrasi Agustus sampai September merupakan satu klaim yang sangat-sangat merugikan Koalisi Besar," tegasnya.

Meski menolak pernyataan tersebut, KBPBI menyatakan saat ini masih mengedepankan jalur dialog dan diplomasi untuk menyampaikan berbagai aspirasi kepada pemerintah.

Namun, Andi menegaskan peluang menggelar aksi unjuk rasa tetap terbuka apabila tuntutan buruh tidak mendapatkan respons yang diharapkan.

"Kami akan tetap melanjutkan jalur diplomasi dan apabila di satu titik kami harus melakukan aksi yang tertib walaupun besar besaran. Kami jamin akan tetap aman dan damai karena hak menjalankan pendapat adalah dijamin undang-undang," tutupnya.

Satgas PRR Percepat Pemulihan Ekonomi Pesisir Aceh, KKP Salurkan Bantuan untuk Nelayan dan Petambak

BGN Pecat Tidak Hormat 66 Kepala Dapur MBG, Ada yang Terlibat Judol hingga 'Hengki-Pengki'

Satgas PRR Sinkronkan Pemulihan Sawah Rusak Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Prabowo Beri Rapor “Oke” untuk Pemerintahannya, Klaim Banyak Capaian Nyata untuk Rakyat

Prabowo Beri Rapor Memuaskan untuk Bahlil Lahadalia, Sebut Punya DNA Petarung

Prabowo: Bahlil Bisa Bikin Jokowi Tertawa, Orang Solo Itu Susah Ketawa