Prabowo Ngamuk di Kejagung! Diserang 'Operasi' Buzzer Triliunan, Tegaskan Siap Mati demi Rakyat
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
JAKARTA – Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menekankan, meskipun KUHP dan KUHAP terbaru telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, hingga saat ini pemerintah baru menerbitkan satu PP pelaksana KUHP, yaitu PP Nomor 55 Tahun 2025.
"Sementara PP lainnya, termasuk yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan KUHAP, masih ada di Mensesneg. Kami mengharapkan penyelesaian segera agar tidak terjadi kekosongan hukum atau rechts vacuum," kata Dewi dalam rapat kerja bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Senin (26/1/2026).Baca Juga:
Dewi menegaskan pentingnya rampungnya seluruh PP turunan agar implementasi KUHAP berjalan optimal, serta mencegah potensi persoalan hukum di lapangan.
Tanpa aturan turunan yang jelas, aparat penegak hukum dan masyarakat rentan menghadapi ketidakpastian hukum.
KUHP terbaru sendiri disahkan DPR pada 6 Desember 2022, dan diundangkan Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2023 sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Sementara KUHAP versi terbaru disahkan DPR pada 18 November 2025, dan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026.
Komisi XIII menekankan, penyelesaian PP turunan ini menjadi langkah strategis agar kedua undang-undang dapat diterapkan secara efektif dan sesuai maksud legislasi, sekaligus menjaga kepastian hukum bagi seluruh pihak.*
(k/dh)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen TennisFest Medan 2026. Dukungan
OLAHRAGA
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaruh perhatian pada penguatan kinerja dan pembenahan pengelolaan pasar dalam penyusunan Rencana Ker
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan 34 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani sidang perdana mantan Jaksa Agung Muda Tindak P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Relawan Militan Gibran 08 Nusantara menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemil
POLITIK
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 t
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ija
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang memp
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan berwenang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presid
POLITIK