Hadiri Upacara HUT ke-81 TNI di Belawan, Rico Waas Dorong Sinergi Pemko & TNI Makin Dekat Rakyat
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Tentara Nasional Indonesia (TNI)
PEMERINTAHAN
BANDUNG – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyoroti fenomena Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat penipuan digital atau scam di Kamboja dan Filipina.
Pernyataan ini sekaligus menanggapi pandangan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, yang menyebut para WNI tersebut bukan korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) karena telah melanggar hukum.
"Sebagian benar, mereka bukan korban TPPO, tapi akar masalahnya adalah minimnya lapangan kerja di dalam negeri. Ada tawaran menggiurkan dari Kamboja," kata Mardani, Sabtu (24/1/2026).Baca Juga:
Mardani menekankan agar fokus utama saat ini adalah melindungi WNI yang berada di luar negeri.
Ia menilai tidak perlu saling menyalahkan, karena kondisi para WNI yang terjebak skema penipuan digital cukup berat.
"Yang penting, lindungi WNI. Bisa TPPO dan juga scammer, tapi tetap korban. Pemerintah harus segera menuntaskan dan memulangkan mereka. Di Tanah Air, bisa dilakukan pendataan dan pembinaan lebih lanjut," ujarnya.
Sebelumnya, Mahendra Siregar menegaskan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026), bahwa WNI yang bekerja sebagai scammer di Kamboja dan Filipina telah melanggar hukum.
"Kalau saya agak kurang sepakat sepenuhnya mereka dianggap korban perdagangan orang. Mereka ini scammer," ucap Mahendra.
Mardani menambahkan, pandangan tersebut tidak sepenuhnya bertentangan dengan perspektifnya.
Namun, ia menekankan pentingnya melihat faktor struktural, seperti ketersediaan lapangan kerja dan peluang ekonomi, yang mendorong WNI tergiur terlibat skema ilegal di luar negeri.
Fenomena ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan WNI, meningkatkan akses kerja di dalam negeri, serta memberikan pembinaan bagi mereka yang telah terjerat kasus penipuan digital.*
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Tentara Nasional Indonesia (TNI)
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menerima kunjungan silaturahmi Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Romo H.R. Muhammad Syafi
PEMERINTAHAN
LUBUKPAKAM Satu unit rumah di Dusun 2, Desa Kotasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terbakar pada Senin (5/10/2
PERISTIWA
JAKARTA Terpidana kasus korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), Heru Hidayat disebut ikut menggunakan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lurah Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Rio Rahmad Alam Siregar diperiksa Inspektorat usai kantornya disidak Wali Kota M
PEMERINTAHAN
MEDAN Harga cabai merah keriting di sejumlah daerah di Sumatera Utara terus mengalami kenaikan hingga awal pekan ini. Berdasarkan data Dina
EKONOMI
ASAHAN Sebanyak 27 unit truk roda enam untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diserahkan kepada desadesa di Kabupat
PEMERINTAHAN
KISARAN Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2026, Wakil Bupati Batu Bara Syafr
NASIONAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian melalui kegiatan pert
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara Dhody Thahir menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat ke Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL