37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
JAKARTA – Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menekankan, meskipun KUHP dan KUHAP terbaru telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, hingga saat ini pemerintah baru menerbitkan satu PP pelaksana KUHP, yaitu PP Nomor 55 Tahun 2025.
"Sementara PP lainnya, termasuk yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan KUHAP, masih ada di Mensesneg. Kami mengharapkan penyelesaian segera agar tidak terjadi kekosongan hukum atau rechts vacuum," kata Dewi dalam rapat kerja bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Senin (26/1/2026).Baca Juga:
Dewi menegaskan pentingnya rampungnya seluruh PP turunan agar implementasi KUHAP berjalan optimal, serta mencegah potensi persoalan hukum di lapangan.
Tanpa aturan turunan yang jelas, aparat penegak hukum dan masyarakat rentan menghadapi ketidakpastian hukum.
KUHP terbaru sendiri disahkan DPR pada 6 Desember 2022, dan diundangkan Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2023 sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Sementara KUHAP versi terbaru disahkan DPR pada 18 November 2025, dan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026.
Komisi XIII menekankan, penyelesaian PP turunan ini menjadi langkah strategis agar kedua undang-undang dapat diterapkan secara efektif dan sesuai maksud legislasi, sekaligus menjaga kepastian hukum bagi seluruh pihak.*
(k/dh)
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN