
TII Minta Pengesahan RKUHAP Tidak Tergesa-gesa: Ada Risiko Melemahkan Pemberantasan Korupsi
JAKARTA Transparency International Indonesia (TII) mendesak pemerintah dan DPR RI agar tidak terburuburu dalam mengesahkan Revisi Kitab U
NasionalJAKARTA Transparency International Indonesia (TII) mendesak pemerintah dan DPR RI agar tidak terburuburu dalam mengesahkan Revisi Kitab U
NasionalJAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, menanggapi 17 poin keberatan Komisi Pemberantas
Hukum dan KriminalJAKARTA Kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), terkait tuduhan ij
PolitikJAKARTA Pakar telematika dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, membantah tudingan bahwa dirinya dan rekanrekannya didalang
PolitikBINJAI Kabar mengenai kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kota Binjai tengah menjadi perhatian publik sejak Jumat malam (25/
PemerintahanJAKARTA Penyidik Subdit Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya terus mendalami kasus dugaan penghasutan
Hukum dan KriminalJAKARTA Ketua Komnas HAM, Anisa Hidayah, kembali menyerukan urgensi percepatan revisi Rancangan UndangUndang Hukum Acara Pidana (RUU KU
Hukum dan KriminalJAKARTA Draf Revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kini dapat diakses secara publik melalui situs resmi DPR RI. Hal ini
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keprihatinannya terhadap beberapa ketentuan dalam Rancangan UndangUndang tentang
Hukum dan KriminalJAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa mekanisme penyadapan tidak akan dimuat dalam Rancangan Undangundang Ki
Hukum dan Kriminal