MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah memanggil empat anggota DPRD Medan dalam rangka pemeriksaan terkait dugaan pemerasan terhadap pengusaha mikro.
Dugaan tersebut diduga dilakukan oleh Ketua Komisi III DPRD Medan kepada sejumlah pelaku usaha dengan dalih kelengkapan perizinan dan pajak.
Plt. Kasi Penkum Kejati Sumut, M. Husairi, menjelaskan bahwa penyelidikan sudah berlangsung terkait dugaan pemerasan tersebut.
"Tim Peny idik Kejati Sumut sedang menyelidiki dugaan pemerasan oleh Ketua Komisi III DPRD Medan terhadap beberapa pengusaha mikro di Medan dengan alasan izin usaha dan pajak," ujar Husairi Selasa (19/8).
Empat anggota DPRD Medan yang dijadwalkan memberikan keterangan pada Kamis–Jumat (21–22/8) terdiri atas Ketua Komisi III berinisial SP, Sekretaris Komisi DRS, serta dua anggota Komisi GRF dan EA.
Lebih lanjut, penyelidikan sebelumnya telah mencakup pemanggilan beberapa pengusaha yang diduga menjadi korban, serta pejabat pemerintahan kota Medan seperti Sekwan DPRD, Kasatpol PP, dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.
"Tim penyelidik telah meminta keterangan dari sejumlah pihak: pengusaha, pejabat Sekwan DPRD Medan, Kasatpol PP, Kadis Koperasi dan UMKM," tutup Husairi.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Medan, berinisial SP, dilaporkan ke Polda Sumut oleh para pengusaha biliar pada April 2025 atas dugaan pemerasan.
Laporan tersebut mencuat setelah mereka mengaku dipaksa menyerahkan uang tambahan dengan ancaman penyegelan usaha meskipun sudah memenuhi kewajiban pajak dan perizinan.
Salomo T.R. Pardede (SP), yang juga politisi Gerindra, secara tegas membantah tuduhan tersebut.
Ia menyatakan bahwa kunjungan terkait pajak dan izin yang dilakukan bersama staf merupakan bagian dari tugas pengawasan DPRD.
Tuduhan pemerasan menurutnya adalah fitnah yang mencemarkan nama baik dirinya.
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
