Budi Karya Kembali Dipanggil KPK, Korupsi DJKA Belum Usai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan kembali memanggil eks Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
KEBUMEN -Kisah yang mengguncang publik seputar dugaan pungutan liar (pungli) di SDN 1 Jatimulyo, Kecamatan Petanahan, Kebumen, akhirnya mencapai babak baru setelah seorang wali murid yang sebelumnya melaporkan praktik tersebut memilih untuk meminta maaf dan mencabut laporannya. Herni Setyowati, nama yang ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir, menyampaikan permintaan maafnya dengan didampingi suami dalam sebuah video yang diunggah di media sosial.
Dinamika AwalKisah ini bermula dari laporan yang dibuat oleh Herni melalui LSM kepada Polres Kebumen terkait dugaan pungutan di sekolah negeri tempat anaknya bersekolah. Video cekcok antara Herni dengan Kepala Desa Jatimulyo, Supono, yang mengenakan seragam ormas Pemuda Pancasila, menjadi viral dan memicu perbincangan luas di media sosial.
Perubahan SikapDalam video yang diunggah oleh akun TikTok @adi.one.one, Herni menyatakan bahwa tuduhan terhadap pungutan di sekolah hanyalah fiktif belaka dan meminta maaf kepada seluruh pihak terkait, termasuk kepala sekolah, guru, dan karyawan SDN 1 Jatimulyo. Ia juga mencabut kuasa yang sebelumnya ia berikan kepada Sugiono dari LSM untuk menangani laporannya.
Ucapan Terima KasihTidak hanya meminta maaf, Herni juga mengucapkan terima kasih kepada Supono dan anggota Pemuda Pancasila yang telah memberikan dukungan dan perlindungan bagi keluarganya. Penampilan Supono dengan seragam loreng oranye di kediaman Herni menjadi simbol dari perubahan dinamika dalam kasus ini.
Reaksi PublikMeskipun Herni Setyowati telah membuat klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka, reaksi dari publik terhadap keputusannya ini tetap bervariasi. Banyak netizen yang menyampaikan keraguan mereka terhadap situasi ini, dengan beberapa mengungkapkan dugaan adanya tekanan atau intimidasi terhadap Herni dan keluarganya.
Respons KepolisianKepolisian dari Polres Kebumen telah menyatakan akan memanggil semua pihak terkait untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait insiden ini. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua aspek dari kasus pungli di SDN 1 Jatimulyo dapat ditangani dengan transparansi dan keadilan.
KesimpulanKisah kontroversial ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas dalam dinamika sosial di masyarakat, tetapi juga menggambarkan tegangnya hubungan antara pihak sekolah, ormas, dan LSM dalam konteks laporan masyarakat terhadap pungutan ilegal. Di tengah sorotan publik yang intens, permintaan maaf Herni Setyowati menandai titik balik dalam perkembangan kasus ini, sementara proses hukum dan investigasi terus berjalan untuk mencari kebenaran di balik dugaan pungli di sekolah negeri.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan kembali memanggil eks Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
AMMAN Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Basman, Amman, Yordania, Rabu (25/2/2026)
NASIONAL
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis sembilan bulan penjara kepada Fajar Rizky Siregar (37), warga Gang Sejahtera No.13,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai melaksanakan pertemuan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyoroti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi standar pelayana
POLITIK
ACEH Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, melakukan safari
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga, MY Esti Wijayati, menyayangkan alokasi anggaran pendidikan yang besar justr
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota Medan mewajibkan semua juru parkir (jukir) mengikuti pelatihan resmi dan tes bebas narkoba sebelum bertugas. Kebij
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang karyawan pabrik di Kecamatan Sunggal, Deliserdang, Medan, dikejutkan oleh penemuan mayat lakilaki yang mengapung di Sunga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebutsebut pe
NASIONAL