CIREBON -Rabu (24/7/2024) menjadi titik puncak ketegangan bagi Saka Tatal dan tujuh rekannya, yang terjerat dalam kasus kontroversial pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky di Cirebon tahun 2016. Sidang Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Cirebon memperlihatkan gelombang perjuangan hukum yang mengguncang publik.
Kuasa Hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, dengan tegar menerima novum visual yang menjadi bukti vital jelang sidang. Sebuah daging yang ditemukan menempel pada baut tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi pemicu diskusi luas di media sosial. Meskipun Titin enggan menyebutkan siapa yang menyerahkan bukti itu, namun kehadirannya mengguncang keyakinan masyarakat terhadap keadilan yang diterima para terpidana.
“Kasus Vina menjadi viral secara tiba-tiba. Saya tidak bisa mengungkapkan lebih lanjut,” ujar Titin dalam wawancara.
Baca Juga:
Sidang PK hari ini juga menyoroti empat novum penting lainnya, termasuk putusan bebas dari Hakim Tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman, yang menjadi dasar bagi tim kuasa hukum untuk merangkai argumen kuat. Lebih dari 200 dokumen juga diserahkan sebagai bukti visual kepada Ketua Kuasa Hukum tujuh terpidana lainnya, Otto Hasibuan.
“Saya yakin PK Saka Tatal akan dikabulkan. Perhatian masyarakat telah mencapai titik puncaknya, menyadari kejanggalan yang terjadi pada tahun 2016 yang melibatkan delapan terpidana,” tutur Titin dengan keyakinan yang membara.
Baca Juga:
Sidang hari ini bukan sekadar ujian hukum, namun juga cerminan atas harapan besar untuk memperbaiki keadilan yang dipersepsikan tidak merata di masyarakat. Titin berharap bahwa penangkapan terhadap terpidana yang tidak bersalah tidak akan terulang lagi di masa depan.
“Mudah-mudahan ini adalah yang terakhir kalinya. Delapan terpidana ini tidak bersalah, dan perjuangan kami tidak akan sia-sia,” imbuhnya.
Sejak awal, Titin telah menjadi saksi atas penderitaan dan kesulitan dalam menyajikan bukti yang adil di pengadilan. Pengalaman ini membuka matanya terhadap tantangan sistematis yang dihadapi oleh mereka yang kurang beruntung.
“Orang miskin sulit mendapatkan keadilan. Ini adalah pengalaman yang menggugah hati saya,” paparnya dengan suara penuh empati.
Sidang PK hari ini bukan hanya tentang hukum, namun juga tentang perubahan sosial yang mendalam. Masyarakat menanti putusan yang adil, sementara para terpidana dan keluarga mereka berharap agar kebenaran akan terungkap.
Semoga, dari balik drama hukum ini, kita dapat belajar untuk lebih peka terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Mari bersama-sama membangun sistem hukum yang lebih baik, yang mampu memberikan keadilan bagi semua, tanpa pandang bulu.
(N/014)
JAKARTA Seorang wanita bernama Ambarwati melaporkan oknum anggota Polri berpangkat Brigadir Dua (Bripda) berinisial GMI ke Polda Metro Jaya
Hukum dan Kriminal
SUMEDANG Kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Tol Cisumdawu kilometer 189, wilayah Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Peristiwa
JAKARTA Tanggapan terus mengalir terkait isu potensi masuknya TNI ke ranah pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Pendidikan
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menanggapi mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presid
Nasional
INDRAMAYU Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu menggelar apel besar inventarisasi kendaraan dinas di area Parkiran Sport Center, Selasa
Pemerintahan
Oleh Denny Iskandar SH MHMASYARAKAT yang bertempat tinggal di tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPNII, atau yang diklaim masih tercatat sebag
Opini
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si bersama Wakil Bupati Bapak Syafrizal, SE, M.AP secara resmi menutup perhel
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago memberikan teguran keras kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dala
Pemerintahan
JAKARTA Hasan Nasbi resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PC
Nasional
AMBON Kasus memalukan kembali mencoreng institusi pemerintahan daerah. Alfred Titalessy, Bendahara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) K
Hukum dan Kriminal
