Bangladesh Membara: Internet Putus hingga Puluhan Nyawa Melayang, Ini Sebabnya

BANGLADESH –Bangladesh tengah mengalami krisis besar setelah terjadinya kerusuhan meluas sejak awal pekan ini. Kerusuhan yang mengguncang negara Asia Selatan ini telah merenggut 32 nyawa dan menyebabkan kerusakan parah di berbagai wilayah, termasuk ibu kota Dhaka.

Kerusuhan Meluas dan Kerusakan Infrastruktur

Pada Jumat (19/7), situasi di Bangladesh semakin memburuk dengan terjadinya amukan massa yang tidak terkendali. Gedung-gedung pemerintahan dan kantor polisi di Dhaka dibakar oleh para pengunjuk rasa. Kerusuhan ini tidak hanya terpusat di ibu kota, tetapi juga merambah hampir seluruh distrik di negara tersebut.

Pemerintah Bangladesh terpaksa memutus akses internet sebagai langkah untuk mengendalikan situasi dan mencegah penyebaran informasi yang dapat memperburuk kekacauan. Otoritas setempat telah memperingatkan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap kelompok massa yang terus bertindak anarkistis.

Penyebab Kerusuhan: Kebijakan Kontroversial Pemerintah

Kebangkitan kerusuhan ini dipicu oleh kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh pemerintah Bangladesh. Kebijakan tersebut memberikan 30 persen kuota pekerjaan di pemerintahan kepada keluarga rakyat yang berperang dalam konflik pemisahan diri dari Pakistan pada 1971. Kebijakan ini menempatkan posisi-posisi pekerjaan di sektor keamanan yang bergaji tinggi sebagai bagian dari kuota tersebut.

Para pengkritik kebijakan ini, termasuk pemuda dan kelompok masyarakat, menilai bahwa kebijakan ini diskriminatif dan hanya menguntungkan kelompok elit politik serta pendukung Partai Liga Awami yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sheikh Hasina. Kebijakan tersebut dianggap tidak adil karena mengabaikan prinsip meritokrasi dan memberikan keuntungan yang tidak seimbang kepada mereka yang memiliki hubungan politik.

Kontroversi di Balik Kebijakan Kuota

Kritik terhadap kebijakan kuota ini semakin tajam mengingat fakta bahwa sejumlah posisi yang diberikan kuota merupakan posisi-posisi strategis dan bergaji tinggi. Banyak di antaranya adalah posisi di sektor keamanan yang sangat diinginkan. Hal ini semakin memperparah ketidakpuasan masyarakat yang merasa kebijakan tersebut hanya menguntungkan kelompok elit politik, termasuk Sheikh Hasina, yang merupakan anak dari Sheikh Majibur Rahman, bapak pendiri Bangladesh.

Perdana Menteri Sheikh Hasina telah memimpin negara ini dalam beberapa periode, dan kebijakan kuota ini semakin menambah daftar kontroversi di bawah kepemimpinannya. Kritikus menilai bahwa kebijakan ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di Bangladesh.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Meskipun Bangladesh di bawah kepemimpinan Sheikh Hasina menunjukkan beberapa kemajuan ekonomi, negara ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pengangguran. Menurut Bank Dunia, meskipun ada penguatan ekonomi, Bangladesh adalah salah satu negara yang paling lambat pulih pascapandemi. Tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan kaum muda, menjadi isu yang semakin mendesak.

Dengan kerusuhan yang semakin meluas dan ketidakstabilan sosial yang meningkat, pemerintah Bangladesh harus menghadapi tantangan besar dalam mengembalikan keamanan dan ketertiban di negara tersebut. Kebijakan-kebijakan kontroversial dan ketidakpuasan publik menunjukkan bahwa tantangan besar di depan memerlukan perhatian dan reformasi serius agar situasi ini tidak semakin memburuk.

Kondisi Keamanan dan Tindakan Pemerintah

Dengan situasi yang terus berkembang, pemerintah Bangladesh akan menghadapi tantangan berat dalam mengendalikan kerusuhan dan meredakan ketegangan di masyarakat. Langkah-langkah tegas seperti pemutusan internet dan pengawasan ketat oleh aparat keamanan merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi dampak kerusuhan. Namun, bagaimana pemerintah akan menangani tuntutan masyarakat dan menyelesaikan masalah mendasar yang memicu kerusuhan ini tetap menjadi pertanyaan besar.

Dalam menghadapi krisis ini, penting bagi semua pihak untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan memperhatikan keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.

(N/014)