JAKARTA -Kasus dugaan perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku semakin menemukan sorotan tajam setelah KPK dibuat desak untuk segera menetapkan tersangka. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menyoroti keterlambatan dalam penetapan tersangka dalam kasus ini, mengingat urgensi penanganan yang sudah seharusnya dilakukan sejak lama.
“Dalam kasus seperti ini, undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengambil langkah tegas, terutama ketika ada indikasi perintangan penyidikan. KPK seharusnya tidak menunggu terlalu lama untuk menetapkan tersangka,” ungkap Yudi dalam komentarnya kepada wartawan, hari Kamis (18/7).
Harahap, yang memiliki pengalaman dalam menangani beberapa kasus obstruction of justice di KPK, menjelaskan bahwa penetapan tersangka perlu dilakukan untuk memastikan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku dapat disidangkan dengan baik. “Tidak mungkin penyidikan ini selesai tanpa kehadiran Harun Masiku di persidangan,” tegasnya.
Baca Juga:
Kritik terhadap lambatnya langkah KPK dalam menetapkan tersangka ini muncul setelah pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk Dona Berisa, mantan istri Saiful Bahri (SB), yang juga merupakan eks terpidana kasus penyuapan eks komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun Masiku, yang diduga sebagai penyuap dalam kasus tersebut, menjadi fokus utama penyidikan.
Dona Berisa diperiksa oleh KPK untuk menggali informasi terkait keberadaan Harun Masiku dan kemungkinan adanya perintangan penyidikan. “Penyidik sedang menelusuri kemungkinan obstruction of justice terkait penyembunyian Harun Masiku,” ungkap juru bicara KPK, Tessa Mahardhika.
Baca Juga:
KPK juga diyakinkan bahwa langkah-langkah hukum yang diambil akan sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor yang mengatur tindak pidana perintangan penyidikan. Hal ini menjadi dasar bagi KPK untuk menindaklanjuti dengan penetapan tersangka jika bukti yang cukup telah ditemukan.
Sementara itu, masyarakat dan pihak terkait mengharapkan agar KPK dapat bertindak cepat dan tepat dalam menyelesaikan kasus ini. Keterbukaan dan transparansi dalam proses hukum diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga anti-korupsi ini, serta menegaskan komitmen mereka dalam memberantas korupsi di Tanah Air.
(N/014)
JAKARTA Meirizka Widjaja, ibu dari terpidana pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, dijatuhi vonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Penga
Hukum dan Kriminal
LAMPUNG Seorang wanita paruh baya berinisial SM (70) ditemukan meninggal dunia di kebun kopi Dusun Campang, Kampung Tiuh Balak II, Kecamata
Peristiwa
MEDAM Kota Medan kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah masuk dalam daftar 20 kota termacet di dunia versi TomTom Traffic Ind
Nasional
JAKARTA PT Pupuk Indonesia (Persero) resmi melakukan perombakan besar dalam jajaran direksi dan dewan komisaris perusahaan. Salah satu nama
Ekonomi
MEDAN Facebook secara resmi mengumumkan bahwa semua video yang diunggah ke platformnya akan otomatis dikategorikan sebagai Reels. Kebijak
Sains & Teknologi
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mencatat sejarah baru dalam pemberantasan korupsi nasional dengan mengumumkan penyita
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana, didakwa melakukan korupsi dengan merugikan keuangan nega
Hukum dan Kriminal
TAPUT Delegasi dari Pemerintah Belanda mengawali kunjungan misi ekonomi dan perdagangannya di kawasan Danau Toba dengan mengunjungi Kabup
Pemerintahan
JAKARTA Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, dijatuhi vonis 16 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakar
Hukum dan Kriminal
deli serdang Tim Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Deli Serdang menyerahkan hasil temuan lapa
Pemerintahan
