Hasbiallah Ilyas Kritik RUU Perampasan Aset: Tanpa Putusan Pengadilan, Ini Pelanggaran HAM!
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa dari Aliansi NTT Menggugat menarik perhatian di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (12/7). Dalam unjuk rasa ini, sekitar 100 orang berkumpul mengenakan kaus merah putih bertuliskan “Solidaritas Merah Putih” serta membawa bendera dengan pesan serupa, sebagai bentuk protes terhadap hasil seleksi Taruna Akpol Polda NTT tahun 2024.
Kapolres Metro Jakarta Selatan memperkirakan jumlah massa yang ikut serta dalam demo ini, yang menolak hasil seleksi tersebut dengan membawa baliho bertuliskan ‘Tolak seleksi calon taruna Akpol Polda NTT 2024‘.
Meski suasana terpantau tetap kondusif, dengan lalu lintas di Jalan Trunojoyo yang masih lancar di kedua arah, kehadiran sejumlah anggota polisi tetap mengamankan jalannya aksi tersebut.
Orator dalam aksi ini menegaskan bahwa tujuan mereka bukan untuk memberontak, melainkan untuk menuntut hak-hak yang mereka anggap tidak terpenuhi dalam proses seleksi Taruna Akpol Polda NTT 2024. Tuntutan utama mereka termasuk pencopotan Kapolda NTT atas dugaan pelanggaran etika dalam proses seleksi, pembatalan pengumuman hasil seleksi yang dianggap tidak memprioritaskan putra daerah NTT, serta penambahan kuota untuk calon taruna dari daerah tersebut.
Kontroversi muncul setelah informasi di media sosial mengenai 11 nama calon taruna Akpol 2024 dari NTT yang diduga bukan asli putra daerah. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Ariasandy, membantah adanya ketidakadilan dalam proses seleksi, menegaskan bahwa proses tersebut transparan dan terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat.
Mabes Polri sendiri telah memberikan alokasi kuota sebanyak 11 orang untuk Polda NTT, yang menjadi sorotan utama dalam tuntutan massa aksi ini. Namun, perdebatan terus berlanjut mengenai bagaimana seharusnya prioritas diberikan kepada putra dan putri daerah dalam penerimaan calon taruna Akpol.
(N/014)
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola aset ra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi serius isu yang beredar di kalangan internal Kementerian Keuangan (Kemen
EKONOMI
JAKARTA Komisi III DPR kembali mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya, melaporkan ahli digital forensik Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke6 Republik Indonesia, Sus
NASIONAL
JAKARTA Konflik yang berlangsung antara Amerika Serikat (AS)Israel dan Iran kini memasuki bulan kedua, dengan dampak serius pada jalur
EKONOMI
JAKARTA Kabar baik bagi para survivor Free Fire! Garena kembali memberikan deretan kode redeem terbaru yang bisa diklaim secara gratis p
ENTERTAINMENT
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo memberikan dukungan penuh kepada Wakil Presiden Republik Indonesia ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK),
HUKUM DAN KRIMINAL