Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA -Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, menyoroti pentingnya mengurangi belanja boros di kalangan masyarakat, khususnya dalam hal pengeluaran untuk rokok. Dalam keterangan resmi di Jakarta pada Kamis, Hasto mengungkapkan pengalaman pribadinya sebagai mantan Bupati Kulon Progo, DI Yogyakarta, di mana belanja masyarakat cenderung dominan pada produk pertanian dan rokok.
Menurut Hasto, kebiasaan belanja rokok yang signifikan di daerahnya mencapai angka Rp96 miliar per tahun, meskipun wilayah tersebut dikenal dengan tingkat kemiskinan yang signifikan. Untuk mengatasi hal ini, Hasto memperkenalkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok, dengan harapan dapat mengubah perilaku masyarakat, terutama generasi muda seperti pelajar SMP dan SMA, untuk tidak merokok.
Pada sebuah acara motivasi untuk para penerima beasiswa, Hasto juga menyoroti pentingnya investasi pada makanan bergizi untuk anak-anak daripada belanja rokok. Dia menekankan bahwa remaja saat ini akan menjadi tulang punggung ekonomi di masa depan, yang harus siap menanggung beban populasi menua atau aging population pada tahun 2035.
Hasto memperingatkan tentang bahaya gagalnya bonus demografi, yang disebabkan oleh pernikahan usia muda, putus sekolah, kehamilan remaja, serta tingginya angka kematian ibu dan bayi. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang krusial untuk mengejar bonus demografi dengan menjamin generasi muda tidak hanya menjadi produktif secara ekonomi tetapi juga sehat dan terdidik.
Masa Depan Demografi dan Tantangan Generasi MudaHasto juga mengingatkan bahwa generasi saat ini harus berusaha untuk tidak menjadi generasi sandwich, yaitu generasi yang harus menghidupi orang tua dan keluarga mereka sendiri. Dia menegaskan bahwa tahun 2035 akan menjadi puncak tantangan demografi, di mana beban ekonomi akan meningkat secara signifikan jika tidak ada persiapan yang cukup dari sekarang.
Dalam pandangannya, penting bagi generasi muda saat ini untuk mengambil langkah-langkah bijak dalam mengelola ekonomi dan investasi dalam pendidikan serta kesehatan. Hasto menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik, dengan mengutamakan kesinambungan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia.
Dengan menggarisbawahi urgensi dari tantangan demografi yang akan datang, Hasto Wardoyo mengingatkan bahwa tindakan sekarang akan berpengaruh besar pada masa depan bangsa.
(n/014)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL