JAKARTA –DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) RI telah mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI, Hasyim Asy’ari. Keputusan ini dikeluarkan dalam sidang hari Rabu (3/7/2024), menyusul kasus dugaan asusila yang melibatkan Hasyim dengan seorang anggota PPLN Den Haag, Belanda.
“Pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu,” ujar Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dalam pernyataannya.
Sementara itu, proses pemberhentian Hasyim Asy’ari sedang dalam tahap penyelesaian dengan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres). Meskipun DKPP telah memutuskan pemberhentian Hasyim dari jabatan Ketua KPU, pemerintah menegaskan bahwa Pilkada Serentak 2024 tetap akan berlangsung sesuai jadwal.
Baca Juga:
“Pemerintah memastikan Pilkada Serentak tetap berlangsung sesuai jadwal, karena terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU,” kata Ari Dwipayana.
Putusan DKPP ini telah menarik perhatian publik terhadap tata kelola penyelenggaraan pemilu dan penegakan etika dalam pemerintahan. Meskipun demikian, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang proses lanjutan dan dampaknya terhadap stabilitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.
Baca Juga:
(N/014)
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan penurunan drastis transaksi judi online (judol) setelah pemblok
Nasional
DENPASAR Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di akhir pekan, Polsek Denpasar Selatan bersama Pasikian Pecalang me
Nasional
ACEH BESAR Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia, masyarakat Dusun Bosnila, Gampong Lam Lumpu, Kecamatan
Nasional
MEDAN Dalam percakapan seharihari umat Islam, kalimat Allahumma Barik kerap terdengar, terutama saat menyaksikan sesuatu yang mengagumk
Agama
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina kini menjadi bagian resmi dari agenda pemerin
Nasional
BATU BARA Sebanyak 13 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku dinyatakan bebas setelah menerima amnesti dari P
Nasional
JAKARTA Tugu Proklamasi kembali menjadi saksi sejarah pada Jumat malam (1/8/2025) saat ribuan tokoh lintas agama berkumpul dalam Doa Keban
Nasional
SUMUT Setelah berlangsung selama tiga hari, Pesta Bunga dan Buah Kabupaten Karo 2025 resmi berakhir dengan semarak dan antusiasme tinggi d
Seni dan Budaya
MALAYSIA Curahan hati seorang ibu muda asal Malaysia yang membagikan pengalaman perubahan wajah selama masa kehamilan dan setelah melahirk
Kesehatan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka ruang dialog inklusif lewat forum KPK Mendengar, dengan menggandeng organisas
Nasional
