JAKARTA -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga kewaspadaan dalam menggunakan media sosial menjelang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menekankan pentingnya netralitas ASN dalam konteks politik, terutama terkait dukungan di media sosial terhadap pasangan calon.
Menurut Bagja, ASN, TNI, dan Polri memiliki kewajiban hukum yang tegas untuk tidak menyukai, mengomentari, atau membagikan postingan yang berhubungan dengan paslon dalam kontestasi Pilkada. Larangan ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 yang mengatur peran TNI-Polri.
“Pentingnya menjaga netralitas ini sangatlah krusial. Jika tidak dilakukan dengan kesadaran penuh, maka jumlah pelanggaran dapat meningkat dan berpotensi merusak proses demokrasi,” ungkap Bagja seperti yang dikutip dari laman resmi Bawaslu.
Bagja juga mengingatkan ASN untuk menghindari ulangnya pelanggaran netralitas yang terjadi pada Pilkada sebelumnya, terutama kasus-kasus di mana kepala desa yang juga ASN terlibat dalam aktivitas yang menguntungkan atau merugikan paslon. “Ada 65 putusan terkait kepala desa/ASN yang terlibat dalam tindakan yang memengaruhi hasil Pilkada, baik secara positif maupun negatif terhadap paslon,” tambahnya.
Dalam beberapa kasus, pelanggaran termasuk praktek politik uang dan pemberian suara lebih dari satu kali oleh ASN. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan aturan yang ketat dan kesadaran yang tinggi dari seluruh aparatur negara dalam mendukung keberlangsungan proses demokrasi yang fair dan transparan.
Bawaslu berharap, dengan pemahaman yang lebih baik mengenai larangan ini, ASN akan mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat merusak netralitas dan integritas pemilihan. Jelang Pilkada 2024, penting bagi seluruh pihak terkait untuk menjaga etika dan prinsip demokrasi guna mewujudkan pesta demokrasi yang sehat dan bermartabat.
(N/014)
JAKARTA Mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, MS Kaban, menilai bahwa terlalu besar cost atau biaya yang harus ditanggung jika
NASIONAL
MEDAN Saman Kanu, mantan Sekretaris PAC PDIP Medan Polonia, menyoroti ketidakpastian yang mengelilingi kepengurusan DPC PDIP Medan, khus
POLITIK
JAKARTA Menyambut libur Idulfitri 2026, Polda Bali memastikan kesiapan penuh dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 Seluruh aspek operasio
NASIONAL
JAKARTA Tekanan global untuk mempercepat transisi energi semakin besar, seiring dengan meningkatnya emisi karbon dari sektor energi Indone
EKONOMI
BINJAI Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Binjai dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh pengacara Tiopan Tarigan, SH, terkait dugaan kel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Di tengah sukacita perayaan Idulfitri 1447 H yang dirayakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, ribuan pejuang energi di PT Pertam
EKONOMI
JAKARTA Dalam era geopolitik modern, persaingan global semakin didorong oleh faktorfaktor nonkonvensional. Tidak hanya kekuatan milite
EKONOMI
JAKARTA Polemik terkait pengalihan status penahanan terhadap Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gagasan penguatan ekonomi berbasis koperasi kembali mengemuka seiring dengan diluncurkannya program Koperasi Merah Putih oleh pe
EKONOMI
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di s
PEMERINTAHAN
