Belum Tercapai 14 Persen, Menteri Koordinator PMK Bicara Revisi Target Penurunan Stunting

Jakarta –Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan penurunan angka stunting di Indonesia. Dalam sebuah acara di Semarang, Sabtu (29/6/2024), ia mengungkapkan bahwa meskipun Target menurunkan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024 terasa ambisius, pemerintah tetap maksimal dalam upayanya.

“Target kita maksimalkan di 2024 ini. Target 14 persen ini sangat ambisius. Karena itu nanti kita lihat hasilnya tahun 2024 seperti apa (capaian stunting),” ujar Muhadjir Effendy.

Menurutnya, pemerintah telah melakukan langkah konkret dengan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga untuk merespons permasalahan stunting. Salah satu langkah signifikan adalah gerakan intervensi serentak dalam penimbangan dan pengukuran tinggi badan bayi di posyandu di seluruh Indonesia, sesuai arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Namun demikian, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2024 menunjukkan penurunan angka stunting yang minim, hanya 0,1 persen dari 21,6 persen menjadi 21,5 persen. Muhadjir menekankan pentingnya intensifikasi program ini untuk mendekati target yang lebih ideal.

“Tinggal sedikit lagi mendekati 100 persen (penimbangan) dan ini bisa dijadikan tolak ukur penanganan stunting ke depan,” tambahnya.

Kepala BKKBN, dr. Hasto, menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penurunan stunting, terutama dalam mengubah mindset masyarakat. Menurutnya, intervensi gizi yang sensitif dan spesifik menjadi kunci dalam menanggulangi masalah ini, seperti pemenuhan gizi ibu hamil hingga bayi berusia 23 bulan.

“Mengapa penurunan stunting itu sangat penting? Karena hari ini mengukur kualitas SDM yang paling dekat adalah Human Capital Index (HCI). HCI mencerminkan angka, seberapa besar kemampuan seseorang bila bekerja di satu institusi, dan (seberapa) mempunyai daya ungkit secara capital,” papar dr. Hasto.

Dengan kompleksitas tantangan dan urgensi penanganan stunting, Muhammadiyah dan berbagai pihak berharap Pemerintah dapat lebih transparan dalam komunikasi dan segera menyusun ulang strategi siber yang lebih efektif dan komprehensif.

(n/014)