Jakarta -Wakil Sekjen Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Hari Purwanto, mengecam tindakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang memanggil Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku. Hari Purwanto menyatakan dukungannya terhadap keputusan Bamsoet untuk tidak hadir dalam panggilan MKD, dengan alasan bahwa Ketua MPR tidak memiliki kewajiban sebagai anggota DPR.
“Pemanggilan tersebut jelas menunjukkan bahwa MKD bertindak memalukan dan tidak memahami undang-undang. MKD seharusnya mempelajari dengan baik aturan perundangan yang mengatur tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam sistem parlemen kita,” ungkap Hari Purwanto dalam pernyataannya.
Menurut Hari Purwanto, pasal 81 Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) mengatur bahwa MKD hanya berwenang terkait kewajiban pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR. Karena MPR terdiri dari unsur anggota DPR dan DPD, MKD tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa atau memanggil pimpinan MPR.
Baca Juga:
“Pemanggilan Ketua MPR terkesan dipaksakan dan tidak berdasar, bisa menciptakan konflik antar lembaga tinggi negara. MKD seharusnya lebih bijak dalam menjalankan tugasnya agar tidak menimbulkan polemik yang tidak perlu,” tegas Hari Purwanto.
Ketidakhadiran Bamsoet di sidang MKD juga mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk pakar hukum seperti Fahri Lubis yang menganggap keputusan Bamsoet sudah tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Baca Juga:
(n/014)
BANDUNG Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, angkat bicara terkait penahanan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung, Edy Mar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk tidak panik menyikapi peningkatan kasus COVID19 yang
Kesehatan
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengusulkan pemberian insentif sebesar Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis
Kesehatan
JAKARTA Memasuki pertengahan tahun 2025, Indonesia kembali menjadi sorotan setelah pemerintah menetapkan total 27 hari libur nasional da
Nasional
JAKARTA Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (
Nasional
TEL AVIV Rentetan serangan rudal Iran mengguncang sejumlah wilayah strategis di Israel pada Sabtu (14/6) dini hari waktu setempat, menan
Internasional
PADANG LAWAS UTARA Upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan kembali membuahkan hasil. Satuan Res
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentu
Nasional
CIANJUR Peristiwa kebakaran hebat melanda Kampung Sayang Kulon, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, pada Sabtu (14/6
Peristiwa
BADUNG Seorang warga negara asing (WNA) asal Australia berinisial NPJ (32) ditangkap jajaran Satresnarkoba Polres Badung setelah kedapat
Hukum dan Kriminal
