Kamaruddin Simanjuntak dan Puluhan Warga Geruduk Kantor Bupati Deli Serdang

MEDAN -Puluhan warga dan pengacara Kamaruddin Simanjuntak menyita perhatian di Kantor Bupati Deli Serdang pada Senin, 10 Juni 2024. Kehadiran mereka bertujuan untuk menyoroti isu seputar kewenangan Satpol PP, yang dianggap telah berlebihan dalam menyurati warga terkait izin bangunan rumah.

Kamaruddin Simanjuntak, diwakili oleh pengacaranya, tiba di kantor bupati dengan puluhan warga dari Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan. Mereka datang dengan maksud untuk bertemu dengan Penjabat (Pj) Bupati, yang saat itu tidak terlihat.

Dalam interaksi awal dengan wartawan, Kamaruddin menegaskan tujuan kedatangannya, mengungkapkan kekagumannya atas keberanian para warga yang turut mendukung perjuangan mereka. Langkahnya yang mantap menuju ruang Sekretaris Daerah (Sekda), Timur Tumanggor, diikuti oleh sejumlah warga yang juga berdiri tegak di sekitarnya.

Tidak butuh waktu lama bagi para petugas Satpol PP dan pegawai Pemkab lainnya untuk menyadari kehadiran Kamaruddin dan warga yang mendampinginya. Koordinasi langsung dilakukan, dan puluhan personel Satpol PP segera bergerak untuk memastikan keamanan di lokasi.

Marjuki Hasibuan, Kasatpol PP, dan Citra Efendy Capah, Asisten I Pemkab, turun tangan dalam menangani situasi tersebut. Mereka mengajak Kamaruddin dan beberapa warga untuk berdialog di dalam ruang rapat, yang juga dihadiri oleh beberapa pejabat Satpol PP.

Meskipun situasi sempat memanas, terutama saat puluhan warga berkerumun di depan ruang Sekda, tetapi dengan upaya penyelesaian yang baik, massa akhirnya bersedia menunggu di luar. Pengamanan diperketat, dengan personel Satpol PP memastikan agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga.

Pertemuan antara Kamaruddin, warga, dan pihak terkait berlangsung sekitar 20 menit di dalam ruang rapat. Bahkan beberapa pejabat Satpol PP turut bergabung dalam pembahasan tersebut.

Sementara itu, di luar ruang rapat, situasi tetap terkendali meskipun sempat ada ketegangan saat pintu kaca di samping ruang Sekda hendak ditutup. Namun, dengan koordinasi yang baik antara pihak keamanan dan massa, situasi dapat diatasi dengan baik.

Dari pertemuan ini, diharapkan akan muncul titik terang terkait kewenangan Satpol PP dalam menyurati warga terkait izin bangunan rumah. Tuntutan klarifikasi atas hal ini menjadi sorotan penting, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga keadilan dan transparansi tetap tinggi.

(N/014)