Pertemuan Halalbihalal PBNU, Silaturahmi Bersama Prabowo-Gibran dan Pejabat Negara

JAKARTA -Gelaran halalbihalal yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di kantor pusatnya, Jakarta Pusat, menjadi sorotan utama dalam agenda silaturahmi pasca-lebaran tahun ini. Acara ini diperkirakan akan dihadiri oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah pejabat negara dan diplomat.

Dalam pantauan detikcom di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, karpet merah telah dipasang dengan rapi mulai dari pintu masuk hingga pintu keluar mobil sejak pukul 10.00 WIB. Karpet tersebut ditutup plastik berwarna hijau, menandakan kesiapan acara tersebut sebelum kedatangan Prabowo dan Gibran.

Wasekjen PBNU, Sulaeman Tanjung, memberikan penjelasan terkait undangan yang telah disampaikan kepada Prabowo-Gibran serta sejumlah pejabat negara lainnya. “Yang diundang Prabowo-Gibran, presiden terpilih dan wapres terpilih yang sudah ditetapkan KPU,” ungkap Sulaeman kepada wartawan di kantor PBNU.

Selain Prabowo-Gibran, sebanyak 10 menteri dan 11 Duta Besar di Indonesia juga turut diundang dalam acara ini. Adapun di antara menteri yang diikutsertakan adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, hingga Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia.

“Sesuai tradisi silaturahmi, kami ingin menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak, termasuk pejabat negara dan diplomat. Inilah momen yang tepat untuk berbagi kebersamaan dan menjaga silaturahmi yang harmonis,” jelas Sulaeman.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah duta besar dari negara-negara mitra Indonesia seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Yordania, dan negara-negara lainnya. “Ini bukan hanya silaturahmi biasa, namun juga momentum untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara sahabat,” tambah Sulaeman.

Dengan kehadiran Prabowo-Gibran dan sejumlah pejabat penting, halalbihalal PBNU tahun ini diprediksi menjadi wadah dialog dan koordinasi yang penting untuk kepentingan nasional serta hubungan bilateral Indonesia di kancah global.

(N/014)