Rocky Pasaribu: Pencabutan Izin TPL Momentum Perlindungan Hak Masyarakat Adat
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA -Dengan berbagai antisipasi dan kewaspadaan yang diterapkan, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta menghadapi momentum penting jelang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait Pilpres. Situasi di Gedung MK pada Minggu (21/4/2024) terbilang aman meskipun tidak ada penjagaan khusus dari petugas kepolisian di depan gedung tersebut.
Sejumlah petugas kepolisian tampak berjaga di gerbang depan MK, memberikan kehadiran yang mendukung dalam menjaga ketertiban. Pintu masuk menuju Gedung MK juga dijaga ketat dengan pemeriksaan barang serta penggunaan metal detektor untuk memastikan keamanan setiap orang yang masuk ke dalam gedung.
Menyikapi kebutuhan akan pengamanan khusus, Juru Bicara MK, Fajar Laksono, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah keamanan di dalam Gedung MK menjelang pembacaan putusan sengketa pilpres pada tanggal 22 April 2024. Fajar menjelaskan bahwa di seputar Gedung MK, terdapat peningkatan pengamanan yang telah dipersiapkan.
Namun, Fajar juga mengakui bahwa di luar area Gedung MK, pengamanan sepenuhnya menjadi otoritas kepolisian. Hal ini menunjukkan kolaborasi yang erat antara pihak MK dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses hukum yang penting ini.
Dalam konteks yang lebih luas, persiapan keamanan ini juga mencerminkan pentingnya menjaga stabilitas dan kedamaian dalam menghadapi situasi yang sensitif seperti pembacaan putusan sengketa pilpres. Kehadiran petugas kepolisian dan pengamanan yang ketat di sekitar Gedung MK memberikan rasa percaya dan keyakinan bagi para pihak terkait untuk menghadapi proses hukum dengan tenang dan teratur.
Masyarakat diharapkan juga dapat mendukung upaya-upaya pengamanan ini dengan tetap menjaga ketertiban dan tidak terpancing emosi yang dapat memicu gangguan keamanan. Semua pihak perlu bersikap bijak dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta hukum dalam proses pembacaan putusan yang akan datang.
(N/014)
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai merombak jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Keme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 sebagai pemerintah daerah kategori utama atas keberhasilannya
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (H
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus kekerasan yang menewaskan seorang perempuan bernama Lina resmi memasuki meja hijau. Terdakwa David Chandra didakwa membunuh k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan bahwa aparat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan bahan spons harus mendapatk
NASIONAL
DENPASAR, BALI Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menunjukkan dukungan nyata terhadap Industri Kecil dan
EKONOMI
BEKASI Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Bekasi Kota kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas peredaran narkotika dan o
HUKUM DAN KRIMINAL