HUMBAHAS – Ketua DPRD Kabupaten Humbahas Ramses Lumban Gaol pimpin rapat mediasi antara masyarakat Desa Parsingguran 1 dengan masyarakat Desa Ria-ria atas permasalahan tapal batas yang terletak di arian bolak ulu darat Kecamatan Pollung Kabupaten Humbahas, bertempat di kantor DPRD Kab Humbahas, Senin (19/02/2024)
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Assisten I Pemkab Humbahas Jaulim Simanullang, Marolop Manik ( Wakil Ketua DPRD ) , Guntur Simamora ( Anggota DPRD ), Bresman Sianturi ( Anggota DPRD ), Labuhan Sihombing ( Anggota DPRD ) , Keplir Torang Sianturi ( Anggota DPRD ) , Poltak Purba ( Anggota DPRD ) , Sireta Siregar ( Ketua Lembaga Adat Wanita ) , Martini Purba ( Anggota DPRD ) , Eli Eser Siregar ( Ketua Lembaga Adat siria-ria ) , Tokoh Adat Desa Ria- Ria, 30 orang Masyarakat Desa Ria-Ria. Kasat Intelkam Polres Humbahas AKP Abner Lubis SH, Kapolsek Pollung.
Kegiatan mediasi yang dilaksanakan di kantor DPRD Kab Humbahas dengan maksud meminta penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Humbahas apakah tanah adat Desa Ria-Ria sebanyak 794 Ha tersebut milik Masyarakat Desa Ria-Ria atau Masyarakat Desa Parsingguran 1, kemudian masyarakat Desa Siria-ria meminta bantuan kepada Pemkab Humbahas untuk memberikan letak-letak tapal batas sementara menunggu hasil Perda guna mengantisipasi terjadinya keributan antar Desa SiRia-Ria dan Desa Parsingguran 1 Kecamatan Pollung Kabupaten Humbahas.
Dalam pelaksanaan mediasi berjalan tertib dan lancar, Ramses selaku ketua dprd kab humbahas memberikan penjelasan kepada masyarakat Desa dan akan meminta pihak dinas lingkungan hidup untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat desa siria-ria terkait tanah adat seluas 794 Ha tersebut masuk kedalam hutan Negara atau bukan, jelasnya.
“Kemudian Pihak BPN Humbahas akan mengukur letak tanah yang disebutjkan oleh masyarakat Desa Siria-ria dengan luas 794 Ha tersebut yang nantinya Pemkab Humbahas akan menyurati Dinas Kehutanan Provinsi untuk meminta penjelasan Peta tanah adat tersebut agar masyarakat Desa Siria-ria tidak cemas dan tidak ada ditunggangi/diprovokasi oleh pihak-pihak politik yang tidak bertanggungjawab.”ujar ketua dewan
Hasil rapat dari mediasi tersebut bahwasanya Pihak DPRD Humbahas akan membuat tapal-tapal batas lahan seluas 794 Ha menunggu terbitnya Perda, kemudian Ketua DPRD Humbahas meminta kepada masyarakat Desa Ria-Ria untuk menyurati KLHK dan Dinas Kehutanan Provinsi guna penjelasan serta perbandingan tanah adat yang ada didalam Peta tersebut.
(*/tupang)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan kerja Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Anjungan La
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan aset dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dan pemerasan terkai
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menetapkan dua orang mantan pejabat Badan Perta
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sejumlah relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam Aliansi Indo
Nasional
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak memiliki rencana untuk melakukan k
Nasional
BANDUNG Puluhan santri yang tergabung dalam Forum Santri Nusantara (FSN) Bandung Raya mendatangi kediaman anggota DPR RI Atalia Praratya
Peristiwa
JAKARTA Microsoft secara resmi mengumumkan bahwa dukungan untuk sistem operasi Windows 10 akan dihentikan pada hari ini, Selasa (14/10).
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembatalan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).adsense Dengan k
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan PT Loco Montrado (LCM) sebagai tersangka korporasi dalam perkara duga
Hukum dan Kriminal
