Maraknya Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Tito Karnavian: Yang Milih Siapa?
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pember
NASIONAL
SUMUT -Puluhan relawan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, mendatangi Polda Sumut pada Jumat (8/11/2024) untuk mendesak pihak kepolisian segera menangkap pelaku pelemparan yang mengenai Edy Rahmayadi usai debat publik ketiga. Sebanyak 50 relawan yang hadir mengungkapkan kekecewaan atas insiden tersebut dan meminta tindakan tegas terhadap pelaku.
Relawan yang sebagian besar mengenakan atribut bertuliskan nama Edy Rahmayadi, awalnya berkumpul di Gedung Ditreskrimum Polda Sumut, sebelum bergerak menuju samping Aula Tribrata. Dalam pertemuan dengan Dirintelkam Polda Sumut, Ketua Tim Hukum Edy-Hasan, Yance Aswin, menyampaikan beberapa poin penting, termasuk permintaan agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan atas insiden tersebut.
“Kami sampaikan beberapa hal, pertama kami minta agar laporan dari tim hukum kami ditindaklanjuti. Kami berharap pelaku pelemparan Edy segera ditangkap,” ujar Yance, yang turut menekankan bahwa pelaku adalah relawan dari pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya.
Menurut Yance, bukti kuat yang mendukung tuduhan tersebut adalah adanya bendera dan atribut Boby Lovers yang ditemukan di lokasi kejadian, serta pakaian yang dikenakan oleh para pelaku. “Kami minta pelaku yang berasal dari Boby Lovers, ketua tim hukum Bobby-Surya harus bertanggung jawab atas kejadian ini,” tegasnya.
Yance juga menekankan pentingnya penyelesaian cepat kasus ini, bukan untuk menghukum pelaku semata, tetapi sebagai pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang. “Kami masih percaya Polda bisa mengungkapnya dalam waktu 3×24 jam,” lanjut Yance.
Selain itu, ia mengkritik pengamanan yang dilakukan oleh Polda Sumut, menyatakan bahwa jika pihak kepolisian kesulitan mengamankan pasangan calon Edy-Hasan, relawan siap turun tangan untuk memberikan pengawalan dan pengamanan. “Jika Polda kesulitan menjaga kami, kami siap untuk mengawal paslon kami,” ujar Yance, dengan nada tegas.
Kejadian pelemparan botol besar yang mengenai bagian kepala Edy Rahmayadi ini terjadi setelah debat publik yang berlangsung sengit. Edy segera dievakuasi ke mobil untuk menghindari potensi kerusuhan. Setelah kejadian tersebut, kelompok Boby Lovers dikabarkan kembali menyerang dengan membawa bendera mereka.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengusut kedua kasus tersebut, yakni pelemparan mobil Bobby Nasution dan pelemparan botol ke Edy Rahmayadi. Proses penyelidikan kini ditangani oleh Polrestabes Medan. Polda Sumut juga berencana memanggil kedua pasangan calon pada 13 November 2024 untuk membahas kesiapan debat ketiga Pilgub Sumut dan mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.
Dengan adanya insiden ini, Polda Sumut diharapkan dapat menjaga keamanan dan mencegah terjadinya kericuhan lebih lanjut di sisa waktu kampanye.
(N/014)
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pember
NASIONAL
OlehRuben Cornelius SiagianDi tengah dinamika sosial, ekonomi, dan tantangan kebangsaan yang semakin kompleks, peran organisasi kepemudaan
OPINI
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkap salah satu penyebab masih minimnya penyaluran bantuan kepada warga korban banjir
PEMERINTAHAN
MEDAN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumatera Utara menargetkan pembentukan enam de
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menekankan agar pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) tingkat Kabu
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang memanfaatkan hari libur untuk turun langsung ke desadesa dalam agenda Jelaja
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap seorang guru swasta berinisial AS, 39 tahun, dalam kasus dugaan per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dig
NASIONAL
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan delapan saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkere
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai sejumlah pernyataan pejabat Istana memperkuat kesan bahwa
NASIONAL