PRSU ke-50 Jadi Ajang Diplomasi Ekonomi, Penang Malaysia Siap Tampilkan Pavilion Khusus di Medan
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 yang akan digelar pada 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam
PARIWISATA
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menyinggung kembali sistem pemilihan kepala daerah langsung yang dinilai belum tentu menghasilkan pemimpin berkualitas.
"Jawab saya cuman satu aja, yang milih siapa, sudah gitu aja. Yang milih siapa? Rakyat iya kan," kata Tito saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (13/4/2026).Baca Juga:
Menurut Tito, banyaknya kepala daerah yang terseret kasus korupsi memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem rekrutmen politik melalui pilkada langsung.
Ia menilai sistem tersebut tidak selalu menjamin terpilihnya pemimpin yang baik.
"Artinya apa, apakah ini ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung? Dan ternyata enggak menjamin ada pemimpin yang bagus. Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini," ujarnya.
Tito juga menyinggung persoalan lain yang kerap melingkupi kepala daerah, seperti kesejahteraan, moral hazard, dan integritas.
Namun, ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dilihat secara kasus per kasus semata.
"Ini kan beberapa kali terjadi dalam waktu yang singkat, artinya ada problem yang sistematis, ada problem mendasar," kata dia.
Ia menduga salah satu akar persoalan berada pada mekanisme rekrutmen kepala daerah yang berlaku saat ini.
Meski memiliki sisi positif, sistem pilkada langsung juga disebut menyimpan sejumlah kelemahan, termasuk tingginya biaya politik dan tidak adanya jaminan terpilihnya pemimpin yang berintegritas.
"Mereka semua adalah hasil dari pemilihan langsung pilkada. Di satu sisi ada baiknya, ada positifnya, ada juga negatifnya, di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik," ujarnya.
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 yang akan digelar pada 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam
PARIWISATA
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkap dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Nasional Vietnam memperbesar kemenangan dengan menggilas Myanmar 50 pada babak kedua pertandingan Piala AFF U19 tahun 2026 di
OLAHRAGA
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, menyoroti kasus dugaan korupsi
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap alasan tidak menyita 21.801 unit motor listrik yang menjadi bagian dari proyek pengadaan s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Saiful Mujani, menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik Medan ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan selama pelaksanaan Piala AFF U19
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan Revisi UndangUndang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisia
NASIONAL