JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menyinggung kembali sistem pemilihan kepala daerah langsung yang dinilai belum tentu menghasilkan pemimpin berkualitas.
"Jawab saya cuman satu aja, yang milih siapa, sudah gitu aja. Yang milih siapa? Rakyat iya kan," kata Tito saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (13/4/2026).Baca Juga:
Menurut Tito, banyaknya kepala daerah yang terseret kasus korupsi memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem rekrutmen politik melalui pilkada langsung.
Ia menilai sistem tersebut tidak selalu menjamin terpilihnya pemimpin yang baik.
"Artinya apa, apakah ini ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung? Dan ternyata enggak menjamin ada pemimpin yang bagus. Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini," ujarnya.
Tito juga menyinggung persoalan lain yang kerap melingkupi kepala daerah, seperti kesejahteraan, moral hazard, dan integritas.
Namun, ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dilihat secara kasus per kasus semata.
"Ini kan beberapa kali terjadi dalam waktu yang singkat, artinya ada problem yang sistematis, ada problem mendasar," kata dia.
Ia menduga salah satu akar persoalan berada pada mekanisme rekrutmen kepala daerah yang berlaku saat ini.
Meski memiliki sisi positif, sistem pilkada langsung juga disebut menyimpan sejumlah kelemahan, termasuk tingginya biaya politik dan tidak adanya jaminan terpilihnya pemimpin yang berintegritas.
"Mereka semua adalah hasil dari pemilihan langsung pilkada. Di satu sisi ada baiknya, ada positifnya, ada juga negatifnya, di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik," ujarnya.
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Tanjungbalai menggelar kegiat
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengapresiasi terbentuknya Ikatan Pejuang Honor R4 (IPHR) sebagai organisasi yang diha
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang resmi membuka Pameran Pembangunan dalam rangka Hari Ja
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal menghadiri nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya menghormati putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menolak permohonan praperadilan kedua yang diaju
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, menegaskan komitmennya menjadikan Desa Gambus Laut dan Desa Lubuk Cuik sebagai se
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memimpin upacara pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri Tahun Angga
NASIONAL
MEDAN Ribuan warga memadati Urban Community Park Kebun Bunga, Jalan Candi Borobudur, Medan Petisah, Senin dini hari, 20 Juli 2026, untuk
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan dukungannya terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan melak
NASIONAL
