BGN Moratorium Dapur Baru MBG, Fokus Efisiensi Anggaran dan Pemerataan ke Daerah 3T
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru untuk Program Makan Bergizi Gratis
NASIONAL
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menyinggung kembali sistem pemilihan kepala daerah langsung yang dinilai belum tentu menghasilkan pemimpin berkualitas.
"Jawab saya cuman satu aja, yang milih siapa, sudah gitu aja. Yang milih siapa? Rakyat iya kan," kata Tito saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (13/4/2026).Baca Juga:
Menurut Tito, banyaknya kepala daerah yang terseret kasus korupsi memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem rekrutmen politik melalui pilkada langsung.
Ia menilai sistem tersebut tidak selalu menjamin terpilihnya pemimpin yang baik.
"Artinya apa, apakah ini ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung? Dan ternyata enggak menjamin ada pemimpin yang bagus. Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini," ujarnya.
Tito juga menyinggung persoalan lain yang kerap melingkupi kepala daerah, seperti kesejahteraan, moral hazard, dan integritas.
Namun, ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dilihat secara kasus per kasus semata.
"Ini kan beberapa kali terjadi dalam waktu yang singkat, artinya ada problem yang sistematis, ada problem mendasar," kata dia.
Ia menduga salah satu akar persoalan berada pada mekanisme rekrutmen kepala daerah yang berlaku saat ini.
Meski memiliki sisi positif, sistem pilkada langsung juga disebut menyimpan sejumlah kelemahan, termasuk tingginya biaya politik dan tidak adanya jaminan terpilihnya pemimpin yang berintegritas.
"Mereka semua adalah hasil dari pemilihan langsung pilkada. Di satu sisi ada baiknya, ada positifnya, ada juga negatifnya, di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik," ujarnya.
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru untuk Program Makan Bergizi Gratis
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan tidak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia terlibat dalam kasus dug
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus baru dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warg
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Medan melontarkan kritik terhadap polemik pembiayaan akomodasi peserta ASEAN U19 Boys&0
OLAHRAGA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan apresiasi tinggi terhadap peluncuran film Samudera, sebuah karya sinematik yan
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong percepatan legalisasi sumur minyak masyarakat di Sumut sebaga
PEMERINTAHAN
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 yang akan digelar pada 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam
PARIWISATA
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkap dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Nasional Vietnam memperbesar kemenangan dengan menggilas Myanmar 50 pada babak kedua pertandingan Piala AFF U19 tahun 2026 di
OLAHRAGA
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, menyoroti kasus dugaan korupsi
NASIONAL