
Pertamina Tegaskan Tidak Toleransi Penyelewengan BBM Subsidi di Rokan Hilir
ROKAN HILIR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memberikan klarifikasi terkait kasus penyelewengan bahan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA – Proses transformasi Perum Bulog menjadi lembaga otonom masih menunggu Keputusan Presiden (Kepres) yang akan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, menyampaikan bahwa saat ini Bulog sedang dalam tahap persiapan dan menunggu keputusan resmi mengenai tim transformasi yang akan memimpin perubahan tersebut.
“Transformasi Bulog tetap berjalan dalam tahap persiapan. Saat ini kami menunggu Kepres tentang tim transformasi,” ujar Wahyu dalam acara diskusi yang digelar di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, pada Rabu (22/1/2025). Wahyu menjelaskan bahwa rencana transformasi ini telah disampaikan kepada Komisi IV DPR pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada November 2024 lalu, dan mendapat restu dari DPR.
Pihaknya juga telah mengadakan focus group discussion (FGD) dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan rencana ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Meskipun demikian, Bulog tetap akan beroperasi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan selama proses transformasi berlangsung. “Transformasi ini juga melibatkan penyiapan laporan keuangan yang sesuai regulasi.
Baca Juga:
Kami tetap berjalan sesuai aturan, dan pada 2025, Bulog akan tetap tunduk pada regulasi yang berlaku,” tambah Wahyu. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) telah mengadakan rapat koordinasi membahas rencana transformasi Bulog menjadi badan otonom yang akan berada di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat tersebut, Zulhas menyebutkan ada dua opsi untuk mengatur perubahan ini, yaitu melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau dengan merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko), Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono.
Baca Juga:
“Diskusi dalam rapat ini cukup panjang, karena ini rapat pertama. Salah satu hal yang dibahas adalah apakah transformasi Bulog dilakukan melalui Perpres atau dengan mengubah Undang-Undang Pangan,” ujar Zulhas dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, pada Jumat (29/11/2024). Keputusan terkait transformasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memperkuat kinerja Bulog dalam mengelola ketahanan pangan nasional.
(christie)
ROKAN HILIR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memberikan klarifikasi terkait kasus penyelewengan bahan
Hukum dan KriminalJAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan harapan besar agar TNI semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantan
NasionalTEL AVIV Ribuan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv pada Sabtu (9/8/2025), memprotes rencana pemerintah Israel yang akan memperluas op
InternasionalBANDUNG BARAT Dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus
NasionalYOGYAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum acara pidana ada
Hukum dan KriminalPADANG LAWAS Kasus penyiksaan terhadap seorang bocah perempuan berusia 10 tahun di Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padan
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam laga seru yang berlangsung di Superstar Knockout Volume 3 pada Sabtu malam (9/8/2025), El Rumi berhasil mengalahkan aktor
EntertainmentMEDAN Harga beras yang melambung tinggi dan kelangkaan stok di pasaran menjadi keluhan utama masyarakat Kota Medan. Pemerintah Kota (Pem
EkonomiDAIRI Seorang remaja berusia 19 tahun, Siwa Nasen, ditemukan tewas tenggelam di perairan Danau Toba, tepatnya di Pantai Dusun Sialaman,
PeristiwaJAKARTA Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi K
Ekonomi