Barisan Pro-Demokrasi Kutuk Aksi Premanisme Pembubaran Diskusi di Grand Kemang, Tuntut Penegakan Hukum dari Kapolri

JAKARTA -Aksi pembubaran paksa diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9), memicu kecaman dari berbagai pihak. Barisan Pro-Demokrasi, yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional seperti Said Didu, Refly Harun, Gede Palguna, hingga Abraham Samad, mengecam keras tindakan premanisme yang terjadi di hadapan aparat keamanan dan mendesak penegakan supremasi hukum.

“Kami yang tergabung dalam Barisan Pro-Demokrasi dengan ini mengutuk keras atas terjadinya aksi kekerasan dan perilaku premanisme pembubaran paksa kegiatan diskusi yang diselenggarakan Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang,” demikian pernyataan sikap Barisan Pro-Demokrasi dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Minggu (29/9).

Dalam pernyataan tersebut, Barisan Pro-Demokrasi menilai kejadian ini merupakan bentuk teror terhadap warga negara yang tidak boleh dibiarkan dalam negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi hukum. Aparat kepolisian yang berada di lokasi pun disebutkan diduga melakukan pembiaran terhadap aksi kekerasan tersebut.

Aksi Kekerasan di Hadapan Aparat Keamanan

Peristiwa tersebut bermula ketika sejumlah orang tidak dikenal menyerbu ruangan tempat diskusi berlangsung. Dengan cara demonstratif, mereka masuk ke dalam hotel, mencopot spanduk, mengacak-acak ruangan, hingga membubarkan acara secara paksa. Ironisnya, aksi ini terjadi di hadapan sejumlah aparat keamanan yang seharusnya menjaga ketertiban.

Dalam video yang viral di media sosial, terlihat para pelaku yang melakukan perusakan malah bersalaman dan berpelukan dengan polisi. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya pembiaran oleh aparat keamanan yang bertugas.

“Aparat kepolisian seharusnya sigap mengambil tindakan untuk melindungi kegiatan diskusi sebagai hak warga negara untuk berkumpul dan berekspresi,” tegas Barisan Pro-Demokrasi.

Mereka menambahkan bahwa aparat yang membiarkan terjadinya aksi pemaksaan tersebut telah melanggar tugas pokoknya dan layak untuk dikenai tindakan atau sanksi karena melalaikan kewajibannya. “Agar mempertegas bahwa tugas pokok polisi sesuai UU adalah menjaga keamanan dan ketertiban, bukan sebaliknya,” sambung pernyataan itu.

Desakan kepada Kapolri untuk Mengusut Tuntas

Barisan Pro-Demokrasi meminta kepada Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, untuk segera mengusut tuntas kasus ini, termasuk menyelidiki dan menindak tegas para pelaku serta pihak-pihak yang menyuruh atau bertanggung jawab atas aksi premanisme tersebut.

“Kami juga mendesak agar negara hadir dalam menegakkan hukum dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Aksi pembubaran diskusi merupakan bentuk teror kepada warga negara yang seharusnya mendapatkan perlindungan atas hak-haknya,” lanjut pernyataan Barisan Pro-Demokrasi.

Dalam kesempatan yang sama, Barisan Pro-Demokrasi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak tunduk pada aksi-aksi premanisme dan teror yang mengancam kebebasan berekspresi. “Warga masyarakat dan setiap individu rakyat Indonesia kami imbau untuk terus berani menyuarakan dan menjalankan hak-haknya sebagai warga negara yang berdaulat,” pungkas mereka.

Polisi Amankan Lima Orang, Dua Jadi Tersangka

Polda Metro Jaya bergerak cepat menyelidiki insiden ini dan telah mengamankan lima orang yang diduga terlibat. Mereka adalah FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. Dari kelima orang tersebut, dua di antaranya, yakni FEK dan GW, ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusakan dan penganiayaan terhadap sekuriti hotel.

“Ada dua yang terindikasi melakukan tindak pidana baik itu pengerusakan maupun penganiayaan terhadap sekuriti dari hotel Grand Kemang,” jelas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya, di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Minggu (29/9).

Menurut Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Djati Wiyoto, para pelaku melakukan unjuk rasa tandingan yang menolak keberadaan diskusi tersebut dengan alasan acara tidak memiliki izin dan dianggap dapat memecah belah bangsa. Namun, aksi tersebut kemudian berubah menjadi pembubaran paksa yang disertai dengan perusakan.

Forum Tanah Air dan Tokoh yang Hadir

Diskusi Forum Tanah Air yang dibubarkan ini mengangkat tema “Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama Tokoh dan Aktivis Nasional.” Diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, termasuk eks Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, pakar hukum tata negara Refly Harun, Said Didu, eks Danjen Kopassus Soenarko, Marwan Batubara, serta Rizal Fadhilah.

Selain itu, Tata Kesantra dan Ida N Kusdianti selaku Ketua dan Sekjen FTA juga hadir dalam acara tersebut. Namun, diskusi yang sejatinya berjalan lancar itu berubah menjadi keributan akibat serbuan dari sekelompok orang tak dikenal yang kemudian membubarkan acara secara paksa.

Kecaman terhadap Pembiaran oleh Aparat

Barisan Pro-Demokrasi mengecam keras dugaan pembiaran yang dilakukan oleh polisi dalam insiden tersebut. Mereka menegaskan bahwa aparat keamanan seharusnya bertindak sebagai pelindung hak warga negara, terutama hak untuk berkumpul dan berekspresi.

“Aparat polisi yang membiarkan terjadinya aksi pemaksaan telah melanggar tugas dan layak untuk dikenai tindakan atau sanksi,” kata Barisan Pro-Demokrasi dalam pernyataannya.

Mereka juga menegaskan bahwa tugas pokok kepolisian sesuai dengan undang-undang adalah menjaga keamanan dan ketertiban, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, tindakan atau sanksi tegas harus diberikan kepada aparat yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

Tokoh-Tokoh yang Tergabung dalam Barisan Pro-Demokrasi

Barisan Pro-Demokrasi merupakan kumpulan tokoh nasional yang aktif dalam memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Beberapa tokoh yang tergabung dalam gerakan ini antara lain M. Said Didu, Anthony Budiawan, Refly Harun, Roy Suryo, Abraham Samad, Petrus Selestinus, Andi Sahrandi, Jimly Asshiddiqie, dan Ikrar Nusabakti.

Selain itu, turut bergabung tokoh-tokoh lainnya seperti Bambang Darmono, Mohammad Johansah, Franz Manisgasi, Ariady Achmad, hingga Erros Djarot dan Anton Manurung. Mereka secara tegas menolak segala bentuk kekerasan dan premanisme yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Kasus pembubaran paksa diskusi Forum Tanah Air menjadi perhatian publik karena melibatkan aksi kekerasan di hadapan aparat keamanan yang justru diduga melakukan pembiaran. Barisan Pro-Demokrasi dengan tegas meminta Kapolri untuk mengusut tuntas kejadian ini dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk aparat yang diduga lalai dalam menjalankan tugasnya.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk terus memperjuangkan demokrasi dan menjamin bahwa hak-hak warga negara dalam berkumpul dan berekspresi tetap terlindungi, tanpa ada intimidasi atau kekerasan dari pihak mana pun.(N/014)