
Ribuan Sopir Truk di Jawa Timur Tolak Penuh Kebijakan ODOL, Lalu Lintas Surabaya Lumpuh
SURABAYA Ribuan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi unjuk rasa besarbesaran, Kamis (19/6/202
Nasional
SURABAYA -Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen, kini terjerat masalah hukum setelah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya dengan dugaan melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial ED (46 tahun). Kasus ini mulai mendapat perhatian publik setelah Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Haryoko Widhi, mengkonfirmasi keberadaan laporan tersebut.
Menurut keterangan Haryoko, laporan tersebut telah teregister dengan nomor polisi LP/B/673/VII/2024/SPKT/Polrestabes Surabaya/ Polda Jawa Timur, yang terdaftar pada tanggal 15 Juli 2024. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dugaan penganiayaan yang melibatkan Novli Bernado Thyssen. Namun, Haryoko enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi laporan tersebut dan kondisi terkini dari proses penyelidikan.
Hingga berita ini diturunkan, kumparan telah berusaha menghubungi Novli Bernado Thyssen untuk mendapatkan tanggapan resmi mengenai pelaporan ini. Sayangnya, upaya tersebut belum membuahkan hasil, karena pihak Novli belum memberikan pernyataan apapun terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Baca Juga:
Kasus ini menambah daftar panjang isu-isu yang melibatkan pejabat publik dalam dugaan pelanggaran hukum. Masyarakat pun menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini, mengingat posisi Novli sebagai Ketua Bawaslu memiliki peranan penting dalam menjaga integritas pemilihan umum di Kota Surabaya. Dengan demikian, masyarakat berharap agar proses hukum yang berlangsung dapat transparan dan adil.
Sementara itu, dugaan penganiayaan ini juga memicu berbagai reaksi dari netizen di media sosial, di mana banyak yang meminta agar pihak berwenang bertindak tegas dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan oknum pejabat publik.
Baca Juga:
Pihak kepolisian diharapkan segera memberikan keterangan lebih lanjut mengenai perkembangan penyelidikan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kasus ini menjadi perhatian publik, terutama menjelang pemilihan umum mendatang, di mana integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu sangat penting.
Dengan latar belakang ini, masyarakat Surabaya dan pemilih secara umum berharap agar Bawaslu dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bersih dari segala bentuk pelanggaran hukum, sehingga proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan transparan.
(N/014)
SURABAYA Ribuan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi unjuk rasa besarbesaran, Kamis (19/6/202
NasionalPADANG PARIAMAN Kasus penemuan potongan tubuh manusia di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, akhirnya m
Hukum dan KriminalJAKARTA PT KCC Glass Indonesia, anak usaha raksasa industri kaca asal Korea Selatan, menyampaikan kekecewaannya terhadap sejumlah janji
EkonomiJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji Indonesia. Direktur
Hukum dan KriminalKARIMUN Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan kerusakan lingkungan yang sign
PeristiwaSIDIKALANG Sebuah mobil minibus jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BB 1381 YC terbakar di Jalan Sisingamangaraja, tepat
PeristiwaMEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Kanwil Ditjenpas Sumut menerima kunjungan kerja dari Inspektorat Jenderal Kementerian I
NasionalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana tangg
Hukum dan KriminalMEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
PemerintahanOleh dr. Aslinar, Sp.A, M. BiomedHARI Tanpa Tembakau Sedunia mulai dicetuskan oleh WHO pada tahun 1987. WHO mengesahkan Resolusi WHA40.38 y
Opini