JAKARTA -Dittipidsiber Bareskrim Polri kini tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diduga dilakukan oleh entitas bernama Bjorka. Kebocoran ini terbilang signifikan, dengan sekitar 6,6 juta data NPWP yang mencakup informasi pribadi termasuk nama Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri kabinetnya.
Demi memperkuat bukti dan efektivitas penyelidikan, Polri menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam proses ini. Menurut Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, keterlibatan BSSN sangat penting untuk melakukan forensik digital dan memastikan langkah-langkah yang tepat diambil untuk menangani insiden kebocoran ini.
“Jadi itu (menjadi kerja sama) suatu hal yang penting dan menjadi suatu ekosistem untuk pengungkapan kasus. Kerja sama ini sangat diperlukan,” jelas Brigjen Himawan di Mabes Polri pada Selasa, 24 September 2024.
Baca Juga:Detail Kebocoran Data
Data yang bocor meliputi informasi NPWP yang dijual di darkweb dengan harga yang relatif rendah, yakni 10 ribu dolar AS atau setara dengan Rp 153,1 juta. Dalam sampel yang dibocorkan, Bjorka menyertakan nama-nama penting, termasuk pejabat VVIP Indonesia, yang jelas menimbulkan keprihatinan mengenai privasi dan keamanan data di tingkat nasional.
Bjorka juga memberikan pesan provokatif dalam bahasa Inggris, yang menyiratkan bahwa informasi yang diungkapkan termasuk data pribadi mengenai presiden dan keluarganya, serta pejabat di Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya situasi ini dan dampak potensial yang bisa terjadi terhadap keamanan negara.
Baca Juga:Proses Penyelidikan
Saat ini, penyelidikan oleh Polri masih berjalan, dan Brigjen Himawan menegaskan bahwa komunikasi dengan BSSN sedang berlangsung. Ia tidak menjelaskan secara rinci mengenai siapa saja yang telah dimintai keterangan, namun menekankan bahwa kolaborasi antarinstansi menjadi kunci dalam mengatasi kebocoran data ini.
“Kita juga sedang melakukan penyelidikan, apakah ada hubungannya dengan yang ini, itu sedang kita dalami. Kerja sama ini menjadi hal yang penting untuk pengungkapan kasus,” ungkapnya.
Polri diharapkan dapat mengungkapkan secara rinci terkait bagaimana kebocoran ini terjadi dan siapa saja yang bertanggung jawab. Selain itu, langkah-langkah pencegahan juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Berdasarkan informasi yang berkembang, kebocoran data ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik, tetapi juga bisa memicu reaksi dari lembaga-lembaga terkait mengenai perlindungan data pribadi.
Kasus kebocoran data NPWP yang melibatkan Bjorka ini menjadi perhatian utama, mengingat dampaknya yang bisa jauh lebih besar dari sekadar data yang bocor. Publik kini menunggu langkah konkret dari pihak berwenang dalam menangani masalah ini dan memastikan bahwa sistem perlindungan data di Indonesia dapat diperbaiki untuk mencegah insiden serupa di masa depan.
Dengan begitu, harapan masyarakat adalah agar penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
(N/014)
Medan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan menggelar acara Halal Bihalal dan Tepung Tawar bagi 31 calon jamaah dan petugas haji di lingku
Pemerintahan
LABUSEL Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) berhasil mengamankan Hadly Hasyim Masyhuri Munte, seorang
Hukum dan Kriminal
MEDAN Prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa MAN 1 Medan. Muhammad Hafis Al Ihsan, siswa kelas XI Ilmu Keagamaan, berhasil meraih
Pendidikan
Jakarta Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar (ZR), sebagai tersangka kasus dugaan
Berita
BOGOR Seorang pemuda asal Desa Sukajaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mencuri perhatian setelah berhasil meraup keuntu
Pertanian Agribisnis
BANDUNG Polresta Bandung berhasil membongkar modus baru peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial RK ditangkap pada Ju
Hukum dan Kriminal
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 400.3/2333/2025 yang mengimbau seluruh SMA/SMK dan SLB
Pendidikan
TAPSEL Saluran irigasi Paya Sordang, yang menjadi tulang punggung pertanian di wilayah Tapanuli Selatan, kini terancam oleh penyumbatan ser
Berita
TAPSEL Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik pungutan liar (pung
Pemerintahan
JEMBRANA,BALI Babinsa Desa Pengambengan, Koramil 161701/Negara, Kopda Mashudi, bersama Perbekel Desa Pengambengan, Kamaruzzaman, S.Pd, da
Pemerintahan
