Pilot Susi Air Philip Mehrtens Dibebaskan oleh OPM, Presiden Jokowi Apresiasi Negosiasi yang Berjalan Panjang

TIMIKA -Pilot Susi Air, Philip Mehrtens, akhirnya dibebaskan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (OPM) setelah menjalani proses negosiasi yang panjang. Saat ini, ia telah diamankan di Mako Brimob Batalyon B di Timika setelah diterbangkan dari Kampung Yaguru, Distrik Maibarok, Nduga, lokasi di mana pembebasan tersebut berlangsung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pembebasan Philip merupakan hasil dari negosiasi yang hati-hati dan berkelanjutan. Dalam pernyataan yang disampaikan di Istana Merdeka, Jokowi menyebutkan bahwa keselamatan pilot tersebut merupakan prioritas utama dan menghargai pendekatan yang tidak represif dari pihak TNI dan Polri dalam menangani situasi ini.

“Ya tidak perlu disampaikan, sudah ada proses negosiasi,” ungkap Jokowi ketika ditanya mengenai detail negosiasi yang dilakukan. Ia menekankan pentingnya menjaga keselamatan Philip selama proses tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga meresmikan dua bandara di Papua: Bandara Siboru di Kabupaten Fakfak dan Bandara Douw Aturure di Kabupaten Nabire, yang diharapkan dapat memperlancar akses transportasi dan perekonomian di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi memberikan instruksi agar semua kegiatan pembangunan infrastruktur di Papua harus didampingi oleh aparat keamanan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya peristiwa penyanderaan oleh OPM di masa mendatang. “Dalam membangun infrastruktur jalan dan jembatan, harus ada pendampingan dari pihak aparat keamanan,” tegasnya.

Jokowi menambahkan, pengawalan oleh TNI dan Polri juga penting dalam memastikan keamanan pilot yang membawa logistik ke daerah-daerah terpencil, seperti Nduga dan Wamena. Ia berharap langkah-langkah ini dapat menciptakan suasana aman dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Papua.

Masyarakat dan berbagai pihak pun mengapresiasi pembebasan Philip Mehrtens, dan berharap agar situasi di Papua dapat segera pulih serta aman bagi semua pihak. Dalam konteks ini, harapan akan dialog yang konstruktif antara pemerintah dan kelompok-kelompok di Papua menjadi semakin relevan untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

(N/014)