Jokowi Tanggapi Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Termasuk Miliknya: Langkah Mitigasi Segera Diterapkan

JAKARTA –Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait dugaan kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam pernyataan yang disampaikan usai meresmikan Jalan Tol Ruas Solo – Yogyakarta – YIA di Boyolali pada Kamis (19/9/2024), Jokowi mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Keuangan, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera melakukan mitigasi atas insiden tersebut.

“Iya, saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya,” kata Jokowi, menekankan pentingnya penanganan cepat dalam menghadapi masalah kebocoran data yang semakin marak.

Peristiwa kebocoran data, menurut Jokowi, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Ia menyoroti faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kebocoran ini, seperti keteledoran dalam pengelolaan password dan pengumpulan data di banyak tempat yang berisiko diretas oleh hacker. “Peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain, dan semuanya semua data itu mungkin karena keteledoran password atau penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas,” ungkapnya.

Kebocoran data NPWP ini menjadi perhatian serius setelah informasi tersebut diungkap oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, yang mengunggah tangkapan layar dari situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, ia menginformasikan bahwa data tersebut dijual oleh akun bernama Bjorka dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, dan email.

Daftar nama pejabat yang datanya diretas juga mencuat, meliputi nama-nama ternama seperti Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, Menkominfo, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. “NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan dalam sampel yang diberikan oleh pelaku,” tulis akun tersebut.

Insiden ini mengingatkan kembali akan perlunya peningkatan keamanan siber dan pengelolaan data yang lebih baik di seluruh instansi pemerintah, untuk melindungi data pribadi dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Masyarakat pun menunggu langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk menangani isu kebocoran data ini dan memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.

(N/014)