JAKARTA –Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait dugaan kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam pernyataan yang disampaikan usai meresmikan Jalan Tol Ruas Solo – Yogyakarta – YIA di Boyolali pada Kamis (19/9/2024), Jokowi mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Keuangan, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera melakukan mitigasi atas insiden tersebut.
“Iya, saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya,” kata Jokowi, menekankan pentingnya penanganan cepat dalam menghadapi masalah kebocoran data yang semakin marak.
Peristiwa kebocoran data, menurut Jokowi, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Ia menyoroti faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kebocoran ini, seperti keteledoran dalam pengelolaan password dan pengumpulan data di banyak tempat yang berisiko diretas oleh hacker. “Peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain, dan semuanya semua data itu mungkin karena keteledoran password atau penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas,” ungkapnya.
Baca Juga:
Kebocoran data NPWP ini menjadi perhatian serius setelah informasi tersebut diungkap oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, yang mengunggah tangkapan layar dari situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, ia menginformasikan bahwa data tersebut dijual oleh akun bernama Bjorka dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, dan email.
Daftar nama pejabat yang datanya diretas juga mencuat, meliputi nama-nama ternama seperti Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, Menkominfo, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. “NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan dalam sampel yang diberikan oleh pelaku,” tulis akun tersebut.
Baca Juga:
Insiden ini mengingatkan kembali akan perlunya peningkatan keamanan siber dan pengelolaan data yang lebih baik di seluruh instansi pemerintah, untuk melindungi data pribadi dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Masyarakat pun menunggu langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk menangani isu kebocoran data ini dan memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.
(N/014)
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akan turun tangan langsung dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah yang meliba
Nasional
KUANSING Pasangan suami istri berinisial AYS (28) dan YP (24) ditangkap aparat Polres Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, setelah diduga
Hukum dan Kriminal
JAMBI Aliansi Warga Sipil Indonesia (AWaSI) Jambi akan menggelar aksi unjuk rasa secara bergilir selama empat hari berturutturut, mulai
Komunitas
TAPANULI SELATAN Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkot
Hukum dan Kriminal
SURABAYA Sebanyak 11 jemaah haji asal Jawa Timur diduga terpapar Covid19 setelah tiba di Asrama Haji Debarkasi Surabaya, Sabtu (14/6/20
Kesehatan
JAKARTA Direktur Utama PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Patrick Walujo, enggan berkomentar terkait rumor yang menyebut Danantara ten
Ekonomi
LAMPUNG Seorang pria berinisial FO (46), warga Kampung Setia Negara, Kecamatan Baradatu, Way Kanan, ditangkap polisi atas dugaan penipua
Hukum dan Kriminal
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, secara resmi membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Kwartir Cabang (Kwarcab) G
Pendidikan
BANDUNG Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, angkat bicara terkait penahanan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung, Edy Mar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk tidak panik menyikapi peningkatan kasus COVID19 yang
Kesehatan
