Rico Waas Lepas Kontingen Pramuka Medan ke Jamnas XII, Titip Nama Baik Kota
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas Kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Medan yang akan mengikuti J
PENDIDIKAN
JAKARTA –Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan rencana pemerintah untuk membentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat dalam jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pernyataan ini disampaikan Hadi kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/9/2024).
Menurut Hadi, Angkatan Siber akan melengkapi kekuatan pertahanan nasional, yang saat ini terdiri dari tiga matra utama: Angkatan Udara (AU), Angkatan Darat (AD), dan Angkatan Laut (AL). Dengan meningkatnya ancaman di ranah siber, pembentukan Angkatan Siber dianggap sangat krusial untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
“Angkatan Siber ini sangat penting, itu adalah matra yang keempat,” kata Hadi, menegaskan signifikansi langkah strategis tersebut. Ia menjelaskan bahwa kehadiran Angkatan Siber akan menambah kekuatan pertahanan nasional di tengah berkembangnya ancaman siber yang semakin kompleks.
Hadi menggarisbawahi bahwa pertahanan dan keamanan modern tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik seperti pesawat tempur, kapal perang, dan tank, tetapi juga memerlukan kekuatan di ranah siber. “Saat ini perang sudah memasuki ranah siber,” jelasnya. Menurut Hadi, perang siber merupakan perang pikiran yang melibatkan pengaruh terhadap opini publik dan pelaksanaan kehendak melalui media digital.
Sementara itu, Hadi menjelaskan bahwa Angkatan Siber yang akan dibentuk nantinya akan memiliki perbedaan mendasar dengan Satuan Siber (Satsiber) yang ada saat ini di setiap matra. “Pertanyaannya saat ini Mabes TNI sudah punya. Iya, itu adalah satuan siber, yang digunakan untuk menjaga keamanan administrasi, portal. Tapi TNI, Kementerian Pertahanan sedang membangun kekuatan yang bisa menghadapi perang siber,” ungkapnya. Dengan kata lain, Angkatan Siber akan memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan strategis dibandingkan dengan Satuan Siber yang ada saat ini, yang fokus pada keamanan administrasi dan portal.
Meskipun Hadi tidak merinci lebih jauh mengenai proses teknis pembentukan Angkatan Siber, ia menekankan bahwa akan ada penyesuaian dalam struktur dan doktrin TNI untuk menyelaraskan dengan pembentukan matra baru ini. “Iya revisi pada waktu itu kita laksanakan pada tahun 2020. Waktu saya panglima. Dengan adanya kekuatan baru ini Mabes TNI akan menyesuaikan, kekinian dengan merubah atau memperbaiki doktrin TNI,” jelas Hadi.
Dengan perencanaan yang sedang berlangsung, diharapkan Angkatan Siber dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan di ranah siber serta memperkuat pertahanan nasional Indonesia secara menyeluruh.
(N/014)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas Kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Medan yang akan mengikuti J
PENDIDIKAN
JAKARTA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan respons terkait hasil survei nasional Indonesia Political Opinion (IPO) yang menempat
POLITIK
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada triwu
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang 12.000 Dollar Singapura (SGD) dalam amplop yang diduga diberikan Bupati Kuantan Si
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menyatakan perang terhadap peredaran narkotika di wilayah Aceh. Pernyataan itu disampaika
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Rasa syukur dan harapan untuk kembali menjalani kehidupan secara normal mulai tumbuh di tengah para penyintas bencana yang me
NASIONAL
NAGAN RAYA Akses masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, yang sempat terputus akibat bencana hidrome
NASIONAL
Catatan redaksi Berita ini dibuat berdasarkan keterangan keluarga serta dokumen DPR RI dan kliping Pos Metro Medan yang diperlihatkan kepad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Ba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 16 saksi dalam penyidik
HUKUM DAN KRIMINAL