Mahkamah Agung Lantik Dewan Komisioner OJK Periode 2026–2031
JAKARTA Ketua Mahkamah Agung Sunarto melantik jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 20262031 di Gedung Mahkamah Agu
EKONOMI
JAKARTA –Delapan perwakilan dari kalangan ojek online (ojol) dan kurir menggelar audiensi dengan perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) setelah demonstrasi yang berlangsung di Patung Kuda, Jakarta Pusat, hari ini, Kamis (29/8/2024). Audiensi ini menjadi bagian dari rangkaian aksi unjuk rasa yang melibatkan ratusan sopir ojol dan kurir yang menuntut perbaikan kondisi kerja dan perlindungan hukum.
Di atas mobil komando, Gunawan Hutagalung, Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Ditjen PPI Kemenkominfo, menyampaikan bahwa pihaknya telah mendengarkan aspirasi para demonstran dengan seksama. Gunawan mengatakan, “Saya saat ini mewakili Pak Wamen bertemu dengan teman-teman, karena apa? Karena Pak Wamen juga sudah menerima masukan teman-teman dan Pak Wamen juga sedang berkoordinasi bagaimana menyelesaikannya sesegera mungkin.”
Menurut Gunawan, Kemenkominfo berkomitmen untuk segera melakukan pertemuan dengan semua aplikator yang mempekerjakan mitra sopir ojol dan kurir. “Teman-teman kami juga segera mungkin mengadakan pertemuan dengan semua aplikator untuk membahas tuntutannya teman-teman,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa Wakil Menteri Kominfo Angga Raka Prabowo akan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. “Pak Wamen juga akan mencarikan solusi yang terbaik dan yang berkeadilan bagi teman-teman semua,” ujarnya.
Para demonstran, yang terdiri dari sopir ojol dan kurir, memprotes berbagai isu terkait perlindungan hukum dan kondisi kerja mereka. Mereka menuntut kepastian hukum untuk pekerjaan mereka sebagai mitra dari aplikator, serta perlindungan dalam bentuk undang-undang yang dapat menjamin hak-hak mereka. Selain itu, mereka juga menginginkan tarif argo yang lebih manusiawi dan tidak memberatkan, mengingat potongan tarif yang mereka terima saat ini berkisar antara 20-30 persen.
Salah satu tuntutan utama dari para demonstran adalah pengurangan beban kerja bagi para kurir. Mereka menginginkan agar para aplikator tidak memberikan beban mengantar barang yang terlalu besar dan tidak memberikan sanksi berupa suspend akun secara sepihak hanya karena membatalkan pesanan dengan barang kiriman yang berukuran besar.
Sementara itu, meskipun ada ketidakpuasan di antara para demonstran yang sempat menuntut kepastian dalam waktu tiga hari, Kemenkominfo tetap memberikan tenggat waktu dua minggu untuk memenuhi tuntutan tersebut. “Kami beri waktu dua minggu atau kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak,” ujar seorang orator dalam demonstrasi.
Situasi di Patung Kuda menjelang sore hari menunjukkan sejumlah demonstran masih berkumpul dengan semangat. Mereka berharap agar tuntutan mereka segera ditindaklanjuti oleh Kemenkominfo dan para aplikator. Gunawan Hutagalung menjanjikan bahwa Kemenkominfo akan berusaha secepat mungkin untuk menjembatani komunikasi antara pihak-pihak terkait demi mencapai solusi yang adil dan memadai.
Dengan adanya audiensi ini, diharapkan para sopir ojol dan kurir dapat melihat adanya kemajuan dalam hal perlindungan dan kesejahteraan mereka, serta mendukung terwujudnya kebijakan yang lebih baik dan lebih manusiawi di sektor ini.
(N/014)
JAKARTA Ketua Mahkamah Agung Sunarto melantik jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 20262031 di Gedung Mahkamah Agu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan ba
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperkirakan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumat
NASIONAL
MEDAN PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara memberikan potongan harga tiket kereta api kelas eksekutif pascapuncak a
EKONOMI
TAPANULI SELATAN Sorotan terhadap Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, Efridayanti Pakpahan, kian menguat
POLITIK
PADANGSIDIMPUAN Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, H. Rahmat Marzuki, S.H., M.H., CGCAE, mengikuti kegiatan Analisis dan Evaluasi (
PEMERINTAHAN
MEDAN Sejumlah fungsionaris dan Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP di Kota Medan mempertanyakan legalitas pelaksanaan rapat konsolida
POLITIK
PADANGSIDIMPUAN Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padangsidimpuan, Sumatera Utara, memperkuat pengamanan arus mudik dan arus balik L
NASIONAL
MEDAN Kondisi kebun binatang Medan Zoo, milik Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, memprihatinkan. Dari keterangan pengelola, jumlah ratarat
PARIWISATA
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memimpin apel perdana pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di halaman Kantor W
PEMERINTAHAN