Rocky Gerung Sentil Jokowi di Bedah Buku di Museum Multatuli Soal Istana Bau Kolonial?

BANTEN –Rocky Gerung memberikan kritik tajam terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memaparkan buku berjudul “Merahnya Ajaran Bung Karno” di Museum Multatuli, Lebak, Banten. Rocky, seorang pengamat politik, menyoroti pernyataan Jokowi tentang bau kolonial di Istana Merdeka dan Istana Bogor.

Gerung mengungkapkan, “Ini (Museum Multatuli) adalah bangunan kolonial yang sangat berbau kolonial. Tetapi yang diproduksi di sini adalah narasi pembebasan.” Ia membandingkan kondisi Museum Multatuli, sebuah situs bersejarah kolonial yang kini menjadi tempat diskusi tentang pembebasan, dengan Istana Merdeka yang menurut Jokowi terkesan kolonial. Rocky menilai, pernyataan Jokowi mengenai bau kolonial di istana tidak konsisten dengan narasi yang diproduksi oleh pemerintah.

“Yang dia (Jokowi) produksi justru narasi kolonial,” tambah Rocky, tanpa menyebut secara spesifik siapa yang dimaksudnya. Rocky mengkritik Jokowi dengan mengatakan bahwa sosok yang ia sebut malah melakukan intimidasi dan mempraktikkan politik pecah belah (divide et impera). “Divide et Impera. Yang dia produksi adalah intimidasi,” ujarnya menegaskan pandangannya.

Dalam sesi bedah buku tersebut, Rocky juga bergurau bahwa dirinya adalah bagian dari “Gerakan Menyelamatkan Negeri dari Intimidasi” (GMNI), yang disambut dengan tawa oleh hadirin. Rocky bergabung dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, penulis buku Airlangga Pribadi, dan sejarawan Bonnie Triyana dalam acara ini. Diskusi ini mengangkat berbagai topik terkait buah pikir Bung Karno serta isu-isu kontemporer yang memicu perdebatan politik.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan kekhawatirannya tentang bau kolonial yang ia rasakan di Istana Presiden Jakarta dan Bogor, sementara ia memuji pembangunan Istana IKN (Ibu Kota Nusantara) sebagai karya asli anak bangsa, bukan warisan kolonial. Kritik Rocky Gerung menambah warna dalam diskusi politik yang sedang berlangsung, di mana pernyataan dan tindakan pemerintah sering kali menjadi bahan perdebatan publik.

(N/014)