bitvonline.com-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia diberikan kebebasan untuk bekerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) selama musim mudik Lebaran 2025.
Keputusan ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No 2/2025 mengenai Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah selama Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
Baca Juga:
Fakta-Fakta Menarik Terkait WFA ASN Mudik Lebaran 2025:
Penerapan WFA di Mudik Lebaran 2025
Baca Juga:
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa kebijakan WFA bertujuan untuk mendukung produktivitas kerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kelancaran mobilitas masyarakat selama Lebaran 2025.
ASN dapat melakukan tugas kedinasan dengan kombinasi antara Work From Office (WFO), Work From Home (WFH), dan WFA selama periode 24-27 Maret 2025.
Pelayanan Publik Tetap Terjaga
Dalam SE tersebut, Menteri PANRB menegaskan bahwa meskipun ASN diperbolehkan untuk bekerja dari lokasi lain, penyesuaian ini tidak boleh mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya yang bersifat esensial seperti kesehatan, transportasi, dan keamanan.
Kriteria ASN yang Bisa WFA
ASN yang dapat melaksanakan WFA adalah yang tidak sedang dalam hukuman disiplin, bukan pegawai baru, dan pekerjaannya dapat dilakukan di luar kantor dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Pegawai juga harus memenuhi kewajiban jam kerja yang telah ditetapkan, yakni 37,5 jam per minggu di luar waktu istirahat.
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan rencana strategis untuk meningkatkan keamanan lembaga p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA DPR RI bersama pemerintah dan perwakilan pelaku industri logistik sepakat memperkuat implementasi kebijakan Zero Over Dimension
Ekonomi
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menginstruksikan peritel modern untuk menarik beras
Ekonomi
JAKARTA Antusiasme masyarakat untuk menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan
Nasional
JAKARTA Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Sekj
Politik
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Batubara memberi waktu dua minggu untuk mengembalikan kerugian negara kepada para rekanan pemb
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Dharma Oratmangun, kembali menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi h
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan pentingnya penerapan integritas dan profesionalitas dala
Hukum dan Kriminal
TANGERANG Kepolisian Resor Kota Bandara SoekarnoHatta (Polresta Soetta) mengungkap hasil pemeriksaan terhadap seorang penumpang berinis
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Mama
Hukum dan Kriminal
