bitvonline.com-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia diberikan kebebasan untuk bekerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) selama musim mudik Lebaran 2025.
Keputusan ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No 2/2025 mengenai Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah selama Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
Baca Juga:
Fakta-Fakta Menarik Terkait WFA ASN Mudik Lebaran 2025:
Penerapan WFA di Mudik Lebaran 2025
Baca Juga:
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa kebijakan WFA bertujuan untuk mendukung produktivitas kerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kelancaran mobilitas masyarakat selama Lebaran 2025.
ASN dapat melakukan tugas kedinasan dengan kombinasi antara Work From Office (WFO), Work From Home (WFH), dan WFA selama periode 24-27 Maret 2025.
Pelayanan Publik Tetap Terjaga
Dalam SE tersebut, Menteri PANRB menegaskan bahwa meskipun ASN diperbolehkan untuk bekerja dari lokasi lain, penyesuaian ini tidak boleh mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya yang bersifat esensial seperti kesehatan, transportasi, dan keamanan.
Kriteria ASN yang Bisa WFA
ASN yang dapat melaksanakan WFA adalah yang tidak sedang dalam hukuman disiplin, bukan pegawai baru, dan pekerjaannya dapat dilakukan di luar kantor dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Pegawai juga harus memenuhi kewajiban jam kerja yang telah ditetapkan, yakni 37,5 jam per minggu di luar waktu istirahat.
MEDAN Usai mengikuti rapat paripurna bersama DPRD Kota Medan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi jajaran PT Meda
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas resmi menetapkan tujuh misi strategis dalam Rencana
Pemerintahan
BALIGE Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMA Negeri 2 Balige di bawah kepemimpinan Ibu Ani Sefriana Nadapdap, S.Pd., M.Si. S
Pendidikan
BINJAI Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, menyampaikan seruan tegas kepada para Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Binja
Pendidikan
MEDAN Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan penerbitan sertifikat tanah wakaf Masjid Jamik yang ber
Pemerintahan
MEDAN Sebanyak 86 narapidana (napi) di Sumatera Utara resmi mendapatkan amnesti dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Mere
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bersama Kepolisian Republik
Hukum dan Kriminal
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap praktik peredaran narkoba yang disamarkan dengan kedok kantor organisas
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Masyarakat Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengingatkan kembali Pemerintah
Pemerintahan
ACEH Sebanyak 74 narapidana (napi) yang tersebar di berbagai lembaga pemasyarakatan di Aceh dinyatakan bebas setelah menerima amnesti da
Hukum dan Kriminal
