Jelang Sidang Kasus Andrie Yunus, Puan Maharani Minta Proses Hukum Digelar Seadil-adilnya
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus berjalan secara
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan penerbitan sertifikat tanah wakaf Masjid Jamik yang berlokasi di Jalan Kejaksaan/Taruma, Kecamatan Medan Petisah.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, M. Sofyan, menegaskan bahwa penyelesaian administrasi tanah wakaf menjadi perhatian serius Pemerintah Kota.
Hal tersebut disampaikan saat rapat koordinasi lintas instansi terkait penyelesaian sertifikat tanah wakaf Masjid Jamik yang digelar di Balai Kota Medan, Senin (4/8/2025).
Rapat dihadiri oleh sejumlah pihak, antara lain Yayasan India Muslim Selatan (YIMS) Sumatera Utara, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, Kementerian Agama Kota Medan, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan jajaran Kecamatan Medan Petisah.
"Pak Wali Kota memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan penerbitan sertifikat tanah wakaf Masjid Jamik," ujar Sofyan di hadapan peserta rapat.
Dalam rapat tersebut, masing-masing instansi terkait turut memaparkan data dan dokumen pendukung mengenai status dan sejarah tanah Masjid Jamik.
Data ini menjadi acuan penting dalam memastikan keabsahan dan kejelasan administrasi tanah yang telah lama digunakan untuk kepentingan ibadah umat Muslim di kawasan tersebut.
"Kita sudah mendapatkan data-data yang diperlukan. Saya berharap permasalahan sertifikat wakaf tanah ini dapat segera diselesaikan," sambung Sofyan.
Langkah koordinatif yang ditempuh Pemko Medan bersama stakeholder terkait merupakan upaya konkret dalam mendukung tertib administrasi pertanahan, khususnya tanah wakaf yang memiliki nilai spiritual dan historis tinggi di tengah masyarakat.
Penerbitan sertifikat tanah wakaf menjadi penting dalam rangka melindungi aset umat serta memastikan keberlanjutan pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukan ibadah dan kegiatan keagamaan.
Pemerintah Kota Medan memandang hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan administratif dalam menjaga harmoni serta legalitas aset-aset keagamaan.*
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus berjalan secara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL
JAKARTA Motif di balik aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akhirnya terungkap. Empat prajurit TNI yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Diah Utami, resmi melantik sejumlah Ketua TP PKK kecamatan,
PEMERINTAHAN