TAPTENG -Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tapanuli Tengah, Jalan Raja Junjungan Lubis, Kecamatan Pandan, Senin (2/6).
Mereka menuntut pertanggungjawaban atas insiden kebakaran yang terjadi di PLTU Labuhan Angin, Kecamatan Tapian Nauli, pada Kamis, 8 Mei 2025 lalu.
Dalam aksinya, massa mendesak agar Manager PT PLN Indonesia Power UBP Labuhan Angin dicopot dan dilakukan audit menyeluruh atas insiden tersebut. Mereka juga meminta agar vendor yang terlibat dalam pemeliharaan turbin diperiksa, baik secara hukum maupun teknis.
Baca Juga:
Anggota DPRD Tapteng dari Fraksi Gerindra, Madayansyah Tambunan, membenarkan adanya aksi demo tersebut dan menyebutkan bahwa terdapat sejumlah kejanggalan dalam peristiwa kebakaran itu.
"Kebakaran terjadi usai proses overhaul turbin. Diduga turbin mengalami overspeed dan ada kelalaian operator. Ini patut kita pertanyakan, apakah vendor bekerja sesuai spesifikasi?" ungkap Madayansyah.
Ia menambahkan bahwa tuntutan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Tapteng.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Antonius Hutabarat, menyoroti lemahnya sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PLTU.
"Mulai dari kecelakaan kerja hingga kebakaran turbin, semuanya menunjukkan K3 di sana sangat lemah. Bahkan dikatakan terbakar karena petir, padahal standar grounding PLTU itu sangat tinggi," ujarnya.
Kritik juga datang dari Ketua Komisi A DPRD Tapteng, yang berharap agar pihak asuransi tidak gegabah dalam mencairkan klaim sebelum penyebab kebakaran benar-benar jelas.
"Kami menduga ada kelalaian serius hingga unsur kesengajaan. Maka klaim asuransi harus dikaji ulang agar tidak timbul persoalan hukum di kemudian hari," ujar Joko Pranata Situmeang, anggota DPRD berlatar belakang hukum.
Dari pihak perusahaan, Sekretaris Perusahaan PLN Indonesia Power, Agung Siswanto, sebelumnya menyatakan bahwa insiden terjadi akibat sambaran petir yang memicu ledakan lokal. Ia menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa dan prosedur darurat berjalan sesuai standar.
Namun, pernyataan ini menuai skeptisisme dari publik dan warganet. Beberapa netizen menyebut penjelasan tersebut tidak logis mengingat sistem grounding dan perlindungan petir di PLTU Labuhan Angin tergolong sangat tinggi.
"Kalau benar karena petir, bagaimana bisa masuk ke dalam ruang turbin?" tulis akun @Marubamora.
Akun lain bahkan menyindir, "Petir dijadikan kambing hitam. Kalau bisa bicara, petir pun bakal protes."*
(ut/j006)
DELISERDANG Setelah diungkap BITVOnline.com ke ruang publik, Pemprov Sumut akhirnya dipastikan tidak melanjutkan proses pengadaan paket
Pemerintahan
MAKASSAR Dai dan mantan pendeta Ustad Dr H M Yahya Yopie Waloni Sth Mth (55), dilaporkan meninggal dunia usia khutbah di Masjid Darul Falah
Agama
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencegah delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemerasan Tenaga Kerja Asing (TKA
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menegaskan bahwa rencana perubahan aturan luas minimal rumah
Ekonomi
LANGKAT Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) melalui yayasan Human Initiative menyalurkan bantuan 100 ekor kambing kurban kepada warga Desa Pa
Nasional
Yangon, Myanmar Militer Myanmar menangkap seorang anak berusia enam tahun yang diduga terlibat dalam pembunuhan seorang pensiunan jender
Internasional
Tapanuli Selatan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyalurkan seekor sapi kurban untuk masyarakat Kabupaten Tapanuli Selat
Nasional
TAPSEL Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Jafar Syahbuddin Ritonga, mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan perayaan Idul Adh
Agama
BATU BARA Warga Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, tengah dibuat resah oleh in
Pemerintahan
MEDAN Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Sumut yang digelar pada Selasa (3/6/2025) memutuskan pemberhentian dengan hormat H
Nasional
