Penjualan Aset PTPN II untuk CitraLand, Saksi PT DMKR Diperingatkan Bisa Jadi Terdakwa
MEDAN Sidang dugaan korupsi penjualan aset PTPN II Regional I kepada PT Ciputra Land melalui skema kerja sama operasional (KSO) pembangu
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU -Kota Pekanbaru, Riau, dalam tiga hari terakhir dikepung tumpukan sampah di berbagai sudut kota. Situasi ini terjadi menyusul aksi mogok kerja dari para pekerja perusahaan pengangkut sampah yang ditunjuk Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Pantauan di lapangan menunjukkan tumpukan sampah meluber hingga ke halaman pertokoan dan perumahan warga.
Bahkan, kawasan pusat kota seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Harapan Raya, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Riau tak luput dari pemandangan memprihatinkan ini.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru, Reza Aulia Putra, membenarkan bahwa mogok kerja terjadi karena pihak ketiga belum membayar upah pekerja dan sewa truk pengangkut.
"Para pekerja mogok kerja karena pihak ketiga belum membayar upah dan sewa truk. Ini jelas melanggar perjanjian kerja sama," tegas Reza dalam keterangannya, Sabtu (7/6).
Sebelumnya, pihak perusahaan sempat berjanji kepada Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, untuk membayarkan kewajiban mereka tepat waktu. Namun, janji itu kembali diingkari.
"Ini akan kami evaluasi total. Untuk sementara, DLHK mengambil alih operasional dengan mengerahkan armada internal dan meminjam kendaraan dari dinas lain," tambah Reza.
Masalah ini menuai keluhan dari masyarakat. Bau tak sedap mulai mengganggu kenyamanan warga dan mengganggu aktivitas ekonomi.
Leni, seorang pedagang di Jalan Ahmad Yani, mengaku resah dengan kondisi ini.
"Sudah beberapa hari ini sampah di depan toko saya tidak diangkut. Baunya luar biasa, pembeli pun jadi malas mampir," keluhnya.
DLHK mengimbau masyarakat untuk sementara membungkus sampah dengan rapi dan tidak membuang sembarangan hingga armada pengangkut kembali stabil.
Sementara itu, evaluasi terhadap mitra kerja pengangkutan tengah berlangsung dan opsi pemutusan kontrak tidak dikesampingkan.*
MEDAN Sidang dugaan korupsi penjualan aset PTPN II Regional I kepada PT Ciputra Land melalui skema kerja sama operasional (KSO) pembangu
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Dua unit alat berat jenis ekskavator diduga diamankan Tim Ditreskrimsus Satuan Brimob Polda Sumatera Utara di Kecamatan Sayur Mat
HUKUM DAN KRIMINAL
TEBING TINGGI Dedek Susanto, Bendahara Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), mengurus pembuatan No
NASIONAL
Oleh Yakub F. IsmailDUNIA seolah dibuat tidak percaya setelah Israel dibantu Amerika Serikat (AS) dengan cepat dan tanpa abaaba langsung m
OPINI
DENPASAR Provinsi Bali resmi menjadi daerah percontohan (pilot project) implementasi digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produkt
PEMERINTAHAN
KARANGASEM Transformasi Posyandu di Kabupaten Karangasem, Bali, kini lebih dari sekadar pelayanan kesehatan. Lembaga yang sebelumnya dik
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali menggelar program Mudik Gratis Idul Fitri 1447 H/2026. Program ini di
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Zakir Syarif Daulay, resmi mengundurkan diri dari jabatann
PEMERINTAHAN
PALAS Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur Surya menghadiri safari Ramadan di Kabupaten Padang Lawas (P
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan perbaikan ruas jalan Jembatan MerahMuarasoma di Mandailing Natal dan Lubu
PEMERINTAHAN