Kasus Kematian Winda Lorenza Sampai ke DPR, Rapat Digelar Tertutup demi Keluarga
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat tertutup untuk membahas kasus kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri anggota Polri di Med
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN, – Sebanyak 100 kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari 10 nagori (desa) di Kabupaten Simalungun mengikuti sosialisasi mengenai peningkatan pengetahuan lingkungan hidup di Aula T Johan Garingging Simalungun City Hotel Pamatang Raya, Jumat (5/12/2025).
Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi tantangan lingkungan dan perubahan iklim.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Simalungun, Ny Hj Darmawati Anton Ahmad Saragih, membuka acara ini dengan menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.Baca Juga:
Dalam pidatonya, ia menyebut pemberdayaan perempuan sebagai kunci keberhasilan pemberdayaan nagori.
"Jika perempuan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan ruang untuk berperan, nagori akan menjadi lebih mandiri, tangguh, dan adaptif terhadap isu-isu lingkungan dan perubahan iklim," katanya.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan Program Kampung Iklim (Proklim), sebuah program nasional yang fokus pada pengelolaan lingkungan, dengan kegiatan PKK.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, Daniel Silalahi, dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan utama sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang lingkungan, terutama di tingkat nagori dan kelurahan.
"Program ini akan memfasilitasi kader PKK dalam mengimplementasikan langkah-langkah konkret dalam melindungi lingkungan, seperti pengelolaan sampah rumah tangga, pemanfaatan pekarangan, serta penghematan energi," tambah Daniel.
Dalam kesempatan tersebut, para peserta sosialisasi mendapatkan materi dari dua narasumber, yaitu Kepala Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah I Sumatera dari Kementerian Kehutanan dan Koordinator Bank Sampah Kecamatan Pematang Sidamanik.
Materi yang disampaikan mencakup pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan pangan lokal, dan cara-cara sederhana yang bisa dilakukan keluarga untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Ny Darmawati Anton Saragih juga menekankan pentingnya kontribusi setiap anggota masyarakat, khususnya perempuan sebagai pengelola rumah tangga dan penggerak ekonomi keluarga.
"Tantangan perubahan iklim bukan hanya urusan pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat. Perempuan adalah agen perubahan yang akan membangun lingkungan yang ramah dan berkelanjutan," ujar Ny Darmawati.
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat tertutup untuk membahas kasus kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri anggota Polri di Med
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bambang Harymurti mendorong pembentukan lembaga pengelola aset yang independen dalam pembahasan Rancangan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta seluruh jajaran Kementerian HAM di berbagai daerah aktif turun ke masyara
NASIONAL
JAKARTA Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan langsung rangkaian upacara peringatan HUT ke81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka terbila
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi I DPRD Kota Medan Robi Barus meminta dugaan jual beli jabatan yang menyeret eks Camat Medan Timur Fernanda diusut s
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa melakukan kunjungan kerja ke Makodim 0208/Asahan, Senin (10/8/2026). Dalam kun
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Sebanyak 170 mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan diterjunkan untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata
PENDIDIKAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai resmi menerapkan Core Values ASN BerAKHLAK sebagai pedoman budaya kerja bagi seluruh aparatur si
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai resmi meluncurkan logo city branding Tanjungbalai Kota Kerang. Branding baru ini diharapkan me
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilainya belum maksimal.
PEMERINTAHAN