Sambut HUT ke-81 TNI, Pangdam I/BB Pacu Sinergi TNI-Polri Lewat Turnamen Golf di Deli Serdang
DELI SERDANG Pangdam I/Bukit Barisan (BB) Mayjen TNI Hendy Antariksa resmi membuka Turnamen Golf Panglima TNI dalam rangka memperingati HU
OLAHRAGA
JAKARTA - Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S hingga kini masih menjadi salah satu episode penting dalam sejarah Indonesia. Salah satu hal yang terus menjadi bahan perdebatan adalah kesaksian Kolonel Abdul Latief yang menyebut Soeharto telah mengetahui rencana penculikan sejumlah jenderal sebelum peristiwa tersebut terjadi.
Dalam kesaksiannya di persidangan, Latief mengatakan dirinya sempat melaporkan rencana penculikan itu kepada Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).
Menurut Latief, laporan tersebut disampaikan ketika Soeharto berada di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, untuk menjaga putranya yang sedang menjalani perawatan akibat luka bakar.Baca Juga:
"Sehari sebelum kejadian itu saya melapor langsung kepada Bapak Mayjen Soeharto, sewaktu beliau berada di RSPAD sedang menunggui putranya yang ketumpahan sup panas," kata Latief dalam kesaksiannya.
Latief mengatakan sebelumnya dia juga pernah membicarakan isu mengenai Dewan Jenderal dengan Soeharto di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim.
Saat itu, Latief menyebut Dewan Jenderal disebut akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Menurut kesaksiannya, Soeharto mengatakan informasi tersebut akan diselidiki.
Dalam buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto karya John Roosa, kesaksian Latief tersebut disebut menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan mengenai peran Soeharto menjelang G30S.
Latief juga mengatakan dirinya kembali menyampaikan informasi mengenai rencana tersebut setelah laporan kepada Pangdam Jaya Mayjen Umar Wirahadikusumah dan Pangdam Brawijaya Mayjen Basoeki Rachmat tidak mendapat respons yang menurutnya memadai.
Menurut Latief, Soeharto tidak mengambil langkah untuk memperketat pengamanan meski telah menerima informasi mengenai kemungkinan penculikan para jenderal.
Namun, kesaksian Latief tidak sepenuhnya sama dengan keterangan Soeharto mengenai pertemuan mereka sebelum G30S.
Keterangan Soeharto Berbeda
Soeharto mengakui pernah bertemu atau ditemui Latief menjelang peristiwa G30S. Namun, keterangan yang disampaikannya pada waktu berbeda tidak sama.
Dalam wawancara dengan majalah Jerman Der Spiegel pada 19 Juni 1970, Soeharto mengatakan Latief datang menemuinya di RSPAD pada malam 30 September 1965. Saat itu, Soeharto sedang menjaga Tommy, putranya yang dirawat karena luka bakar.
DELI SERDANG Pangdam I/Bukit Barisan (BB) Mayjen TNI Hendy Antariksa resmi membuka Turnamen Golf Panglima TNI dalam rangka memperingati HU
OLAHRAGA
ACEH TIMUR Angin kencang menyebabkan pohon tumbang dan menimpa rumah Ainun Mardiah (43), warga Dusun Tengku Ubit, Gampong Buket Pala, Keca
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution membahas percepatan pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpengha
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan Indonesia akan terus mendukung rakyat Palestina hingga hak menentukan nasib sendiri
INTERNASIONAL
MEDAN PSMS Medan akan menghadapi Adhyaksa FC Bekasi pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/2027 malam ini, Minggu (27/9/2026). Laga
OLAHRAGA
JAKARTA Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S hingga kini masih menjadi salah satu episode penting dalam sejarah Indonesia. Salah
NASIONAL
DELI SERDANG, BITV Warga Dusun II, Gang Buntu, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, meng
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah telah memblokir 659.419 rekening yang diduga berkaitan dengan aktivitas keuangan ilegal hingga 31 Agustus 2026. Pemblok
EKONOMI
MEDAN Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Andre Rosiade menyebut Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution sebagai sosok
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar hukum Denny Indrayana mengatakan gugatan yang diajukannya terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstit
POLITIK