"Seingat saya Pak IP panggilan Irwan Peranginangin sempat membuat pernyataan kepada Menteri ATR, termasuk menyediakan lahan 20 persen lahan sebagai amanat Permen ATR No 165 tersebut," ujar Ganda.
Menurut Ganda, hingga terwujudnya kerjasama dengan PT DMKR, penyediaan lahan 20 persen kepada negara tersebut belum terwujud
"DMKR sempat bertanya tentang penyerahan lahan 20 persen tersebut. Karena belum terwujud, DMKR langsung membangun residensial (perumahan) dan memasarkannya kepada warga," ujarnya.
Ganda Sempat Gugup
"Apakah saksi tahu bunyi Permen ATR No 165 itu lahan BUMN tidak boleh dialihkan kepada pihak lain sebelum menyetor 20 persen lahan kepada negara," tanya JPU Putri Marlina Sari.
Ganda sempat gugup menjawabnya, dan akhirnya bilang bahwa IP berusaha menyediakan lahan dimaksud.
Sebelum memulai kerjasama dengan Ciputra, kata Ganda, manajemen PTPN-2 telah berkonsultasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian ATR/BPN mengenai kewajiban penyerahan 20 persen lahan saat pengajuan perubahan status HGU menjadi HGB guna keperluan pembangunan perumahan Citra Land.
"Siapa yang wajib memberikan bagian 20 persen itu? Kami sudah tiga kali rapat dengan Kementerian ATR/BPN sejak November 2024 hingga Januari 2025. Kementerian ATR/BPN menyampaikan pemberian 20 persen hak negara merupakan kewajibannya NDP, bukan PTPN," kata Ganda.
Faturohman dan Ganda Wiatmaja, 2 dari 9 saksi dihadirkan JPU dalam perkara terdakwa mantan Direktur PTPN-2 Iwan Peranginangin, mantan Direktur Nusa Dua Propertindo (NDP) Iman Subakti; mantan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumut Askani dan eks Kakan BPN Deliserdang Abdul Rahim Lubis.
Sedang 7 saksi lainnya adalah Ibnu Maulana Arief, Eka Misramawahyuni, Topan Erlangga Sidabalok dan Hengki Heriandono dari PTPN. Adapun saksi dari pihak PT NDP yakni Alda Kartika, Nur Kamal dan Triandu Heru Herianto. Sedangkan saksi mantan Direktur PTPN-2 Mohammad Abdul Ghani tidak hadir.
Sidang akan dilanjutkan pekan depan mendengarkan kesaksian pejabat di Kementerian ATR/BPN dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.*
PALEMBANG Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan komitmennya menjaga keamanan laut nasional dengan menggagalkan dugaan penyelundupan bahan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek mengungkap fakta yang mengejutkan. Jaksa Penuntut Umum (JPU
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan total bantuan sosial (bansos) senilai Rp 2,5 triliun untuk masyarakat terdampak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Hal ini di
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menapaki dunia pers lebih dari tiga dekade, Dar Edi Yoga memaknai profesinya bukan sekadar pekerjaan, melainkan ruang kontemplas
PENDIDIKAN
JAKARTA Indonesia menerima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia, yang akan difokuskan untuk operasi militer selai
NASIONAL
SERDANG BEDAGAI Aktivitas pagi di Pasar Rakyat Perbaungan, Kelurahan Batang Terab, Kecamatan Perbaungan, mendadak ricuh, Rabu (25/2/2026
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menerima hasil opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kepolisian Daerah Bali menggelar buka puasa bersama insan pers sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim, Selasa (25/2/20
NASIONAL
