JAWA BARAT -Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang diberikan wewenang untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) agar mematuhi aturan pengelolaan tambang yang benar serta menjaga kelestarian lingkungan. Pernyataan ini disampaikan Wapres Ma’ruf Amin dalam keterangannya di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, usai menghadiri pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXI Tahun 2024 di Kampus IPDN, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Wapres Ma’ruf Amin menegaskan bahwa meskipun pemerintah telah membuka kesempatan kepada ormas keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, untuk mengelola tambang, hal ini tidak berarti prosesnya bebas dari tanggung jawab. “Saya kira kan memang karena pemerintah membuka kesempatan kepada ormas untuk mengelola tambang maksudnya itu kan memberikan keadilan kepada semua pihak. Maka ormas juga diberi kesempatan. Ormas itu juga mau, itu artinya proses biasa saja. Pemerintah membuka kesempatan ormasnya mau mengambil, NU Muhammadiyah,” ungkap Ma’ruf Amin.
Namun, Wapres menekankan pentingnya kesadaran dalam pengelolaan tambang agar tidak merusak lingkungan. “Yang penting menyadari bahwa dalam pengelolaan tambang itu ada hal-hal yang harus dijaga, jangan sampai merusak lingkungan, jangan sampai merusak. Kemudian juga ada aturan-aturan yang harus dipenuhi,” tegasnya.
Baca Juga:
Ma’ruf Amin juga merespons kritik yang muncul terkait kemungkinan pengelolaan tambang oleh ormas tidak berjalan dengan baik. Wapres berharap agar ormas yang terlibat dapat menjalankan pengelolaan tambang dengan mematuhi tata aturan yang telah ditetapkan. “Kalau kritik itu artinya kalau nanti tidak bisa menjalankan dengan baik karena itu kita harapkan ormas yang sudah mengambil, mengurus supaya menjalankannya sesuai dengan tata aturan pengelolaan tambang yang benar,” jelas Ma’ruf Amin.
Terkait kemungkinan ormas keagamaan lain, selain NU dan Muhammadiyah, untuk diberikan izin mengelola tambang, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan bahwa hal ini bisa dilakukan dengan syarat dan kriteria tertentu. “Kalau nanti ormas-ormas lain ya saya kira kalau syarat-syaratnya yang di-support oleh pemerintah, saya kira mungkin saja untuk diberikan dengan syarat-syarat tertentu. Tentu tidak semua ormas, kalau semua ormas kan berapa itu? Ratusan. Berapa tambang yang bisa dibagikan. Saya kira mungkin ada prioritas-prioritas berdasarkan kriteria,” ujarnya.
Baca Juga:
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menyatakan bahwa pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pemerataan ekonomi. Presiden Jokowi merespons keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan (IUP), menyusul keputusan serupa dari Nahdlatul Ulama (NU).
Keputusan pemerintah untuk melibatkan ormas dalam pengelolaan tambang diharapkan dapat menciptakan keadilan ekonomi sekaligus menjaga agar kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(N/014)
PADANG LAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menggelar Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) T
Pemerintahan
TAPANULI SELATAN Warga Dusun Tapus dan Dusun Kantin, Desa Pargarutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur, menunjukkan semangat kebersamaan denga
Peristiwa
JAKARTA Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mendapat sorotan tajam terkait pidatonya mengenai bonus demografi yang diunggah l
Politik
MANDAILING NATAL Fenomena alam berupa semburan lumpur panas di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Nata
Peristiwa
JAKARTA Dua pemuda berinisial GT (29) dan AF (25) menjadi korban pengeroyokan brutal oleh sejumlah orang di kawasan Penjaringan, Jakarta Ut
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
OKU TIMUR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) pada Kamis (24/4) siang. Seorang mahasiswa berus
Hukum dan Kriminal
