JAKARTA –Eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, menanggapi isu terkait penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa beberapa orang tua siswa diduga memanfaatkan KJP untuk kebutuhan pribadi seperti membayar kredit motor dan membeli televisi. Menanggapi hal ini, Anies menekankan pentingnya sistem pengawasan yang efektif serta mekanisme peringatan dini (early warning system) untuk mencegah penyimpangan.
Pentingnya Sistem Pengawasan yang Efektif
Dalam pernyataannya di Graha Alawiyah, Jalan Jatiwaringin, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (30/7/2024), Anies Baswedan menggarisbawahi bahwa pengawasan yang baik harus dilakukan sejak awal pelaksanaan program. Menurutnya, sistem yang baik harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat, termasuk sistem peringatan dini untuk mendeteksi dan menangani penyimpangan secara cepat.
Baca Juga:
“Lagi-lagi, buat sistem yang baik, kemudian mekanisme pengawasan yang baik dan dalam mekanisme pengawasan itu ada sistem early warning, ketika ada penyimpangan early warning-nya itu berfungsi sehingga tidak berkepanjangan,” ujar Anies.
Anies menyadari bahwa tidak ada program pemerintah yang bisa sempurna 100 persen. Namun, dia menekankan bahwa pemerintah harus mampu menetapkan indikasi awal penyalahgunaan untuk mencari solusi yang efektif.
Baca Juga:
“Karena kita tahu, di dalam pelaksanaan apapun program di seluruh dunia tidak mungkin bisa mengharapkan nol masalah atau 100% lancar semua, pasti akan ada deviasi. Nah deviasi itulah yang perlu ada mekanisme untuk bisa mendeteksi segera supaya tidak berkepanjangan,” tambahnya.
Temuan DPRD: Penyalahgunaan KJP untuk Kebutuhan Pribadi
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengungkapkan laporan mengenai penyalahgunaan KJP oleh orang tua siswa. Menurut Johnny, laporan tersebut menunjukkan bahwa sejumlah KJP digunakan untuk membayar kredit motor, televisi, dan barang-barang lainnya yang seharusnya tidak terkait dengan kebutuhan pendidikan.
“Jadi banyak KJP yang dipakai orang tua bukan untuk anak di bidang pendidikan, tapi untuk kredit motor, kredit TV, kredit baju, dan itu uangnya berbunga,” kata Johnny saat dihubungi pada Senin (29/7/2024).
Dia menegaskan bahwa laporan ini didapatkan dari percakapan dengan para ibu yang menyatakan bahwa mayoritas dari mereka mengalami hal serupa, meskipun tidak semua orang tua melakukan penyalahgunaan tersebut.
Respons Anies Baswedan dan Langkah ke Depan
Menanggapi hal ini, Anies Baswedan menekankan bahwa meskipun program seperti KJP memiliki potensi untuk disalahgunakan, langkah-langkah perbaikan harus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Implementasi sistem pengawasan yang efektif dan mekanisme peringatan dini merupakan langkah krusial untuk mengatasi isu ini.
Pernyataan Anies juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program bantuan sosial, agar masyarakat dapat merasakan manfaat secara maksimal tanpa terjadinya penyalahgunaan.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
Nasional
YOGYAKARTA Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jok
Politik
PYONGYANG Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan keras terhadap aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menyerang tiga fasilitas
Internasional
IRAN PT Pertamina (Persero) mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak serius dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh I
Ekonomi
MEDAN Ribuan warga Lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, melakukan aksi blokade Jalan Alu
Nasional
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke79 Tahun 2025, Polres Sibolga menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di
Nasional
JAKARTA Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meningkat menyusul serangan Amerika Serikat yang bergabung dengan Israel terhadap tiga
Ekonomi
SIBOLGA Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sibolga menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah di Aul
Nasional
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si sangat menegaskan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar b
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), sebagai saksi d
Nasional
