Siapa Tan Kian? Pengusaha Properti yang Diperiksa Polda Metro dalam Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
MEDAN — Kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Utara dinilai belum berjalan optimal.
Pengamat politik dan pemerintahan Sumatera Utara, Rafriandi Nasution, menyebut implementasi WFH masih menghadapi persoalan pada aspek pengawasan dan persepsi pegawai.
Menurut Rafriandi, WFH kerap dipandang sebagai waktu luang tambahan, bukan sebagai mekanisme kerja yang tetap menuntut produktivitas.Baca Juga:
"WFH sering dianggap sebagai liburan, sehingga tidak dimanfaatkan secara optimal oleh sebagian pegawai," kata Rafriandi, Sabtu, 4 April 2026.
Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor utama. Meski secara sistem memungkinkan dilakukan pemantauan, pelaksanaan di lapangan dinilai belum maksimal.
Selain berdampak pada produktivitas, ia juga menyoroti potensi perubahan pola hidup yang kurang sehat serta meningkatnya pengeluaran pribadi selama WFH.
Meski demikian, Rafriandi menilai kebijakan WFH masih relevan untuk kegiatan tertentu, seperti rapat daring dan koordinasi cepat, namun kurang efektif untuk pekerjaan administratif rutin.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan penerapan kebijakan satu hari tanpa penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN. Kebijakan ini dinilai mampu memberikan dampak lebih luas, termasuk mengurangi kemacetan dan konsumsi bahan bakar.
Ia menyebut konsep tersebut dapat diterapkan di kawasan Mebidang, yang mencakup Medan, Binjai, dan Deli Serdang, dengan dukungan penguatan transportasi umum, terutama berbasis listrik.
"Jika didukung transportasi publik yang memadai, kebijakan ini bisa meningkatkan efisiensi sekaligus membangun disiplin," ujarnya.
Rafriandi juga menekankan pentingnya keteladanan pejabat publik dalam penggunaan transportasi umum, serta mendorong pemanfaatan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan.
Menurut dia, optimalisasi pertemuan daring juga berpotensi menghemat anggaran hingga 20–25 persen, terutama dari sisi operasional dan konsumsi.
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
MAKASSAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menghadiri puncak peringatan Hari Ula
PEMERINTAHAN
MAKASSAR Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara berpartisipasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar Musyawarah Da
NASIONAL
JAKARTA Bank Mandiri kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro
EKONOMI
OlehHerman DirgantaraOur Government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its exampl
OPINI
JAKARTA Timnas Inggris akan menghadapi Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stad
OLAHRAGA
JAKARTA Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dinilai menjadi bukti bah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap (H
NASIONAL
PANGKALPINANG Polemik mengenai pemindahan tin slag atau limbah hasil peleburan timah dari gudang PT Bangka Tin Industri (BTI) di Kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL