Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
MEDAN — Kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Utara dinilai belum berjalan optimal.
Pengamat politik dan pemerintahan Sumatera Utara, Rafriandi Nasution, menyebut implementasi WFH masih menghadapi persoalan pada aspek pengawasan dan persepsi pegawai.
Menurut Rafriandi, WFH kerap dipandang sebagai waktu luang tambahan, bukan sebagai mekanisme kerja yang tetap menuntut produktivitas.Baca Juga:
"WFH sering dianggap sebagai liburan, sehingga tidak dimanfaatkan secara optimal oleh sebagian pegawai," kata Rafriandi, Sabtu, 4 April 2026.
Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor utama. Meski secara sistem memungkinkan dilakukan pemantauan, pelaksanaan di lapangan dinilai belum maksimal.
Selain berdampak pada produktivitas, ia juga menyoroti potensi perubahan pola hidup yang kurang sehat serta meningkatnya pengeluaran pribadi selama WFH.
Meski demikian, Rafriandi menilai kebijakan WFH masih relevan untuk kegiatan tertentu, seperti rapat daring dan koordinasi cepat, namun kurang efektif untuk pekerjaan administratif rutin.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan penerapan kebijakan satu hari tanpa penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN. Kebijakan ini dinilai mampu memberikan dampak lebih luas, termasuk mengurangi kemacetan dan konsumsi bahan bakar.
Ia menyebut konsep tersebut dapat diterapkan di kawasan Mebidang, yang mencakup Medan, Binjai, dan Deli Serdang, dengan dukungan penguatan transportasi umum, terutama berbasis listrik.
"Jika didukung transportasi publik yang memadai, kebijakan ini bisa meningkatkan efisiensi sekaligus membangun disiplin," ujarnya.
Rafriandi juga menekankan pentingnya keteladanan pejabat publik dalam penggunaan transportasi umum, serta mendorong pemanfaatan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan.
Menurut dia, optimalisasi pertemuan daring juga berpotensi menghemat anggaran hingga 20–25 persen, terutama dari sisi operasional dan konsumsi.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN